Feri Ramli : Jangan Biarkan Halmahera Tengah Terus Jadi Penonton di Tengah Besarnya Investasi Hilirisasi Nikel

Flayer Foto Berita

HALTENG,LM.com– Forum Komunikasi Pengusaha Daerah (FKPD) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan jasa pertambangan, khususnya perusahaan dari luar daerah yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah pertambangan Halmahera Tengah.

FKPD menilai, selama bertahun-tahun aktivitas investasi dan industri hilirisasi nikel di Halmahera Tengah terus berkembang. Namun, pertumbuhan investasi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang yang proporsional bagi pengusaha lokal untuk mengambil bagian dalam rantai pasok industri pertambangan.

Ketua FKPD Halmahera Tengah, Feri Ramli, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan pengusaha lokal terus menjadi penonton di negeri sendiri, sementara peluang ekonomi dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel lebih banyak dinikmati perusahaan yang berasal dari luar daerah.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi pengusaha lokal bukan hanya keterbatasan modal dan kemampuan teknis, tetapi juga kesulitan dalam memenuhi legalitas perusahaan, memperoleh akses kerja sama, serta mendapatkan kesempatan masuk dalam rantai pasok perusahaan pemegang IUP dan IUPK.

“Sudah bertahun-tahun investasi nikel berkembang di Halmahera Tengah. Tetapi pengusaha lokal masih menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan ruang usaha. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam daerah terus dieksploitasi, sementara masyarakat dan pengusaha daerah hanya menjadi penonton,” tegas Feri Ramli.

20 IUP/IUPK HARUS MENJADI PERHATIAN PENGAWASAN PEMERINTAH

FKPD menyoroti keberadaan sekitar 20 perusahaan pemegang IUP/IUPK di wilayah Halmahera Tengah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam aspek penggunaan perusahaan jasa pertambangan dan keterlibatan pengusaha daerah.

FKPD meminta pemerintah melakukan pendataan, verifikasi, serta pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas jasa pertambangan, termasuk perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Halmahera Tengah.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan jasa pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki legalitas yang jelas, serta memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal yang memenuhi persyaratan.

FKPD menegaskan bahwa perusahaan dari luar daerah tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang otomatis dilarang berusaha. Namun, keberadaan mereka harus berjalan sesuai regulasi dan tidak mengabaikan ketentuan yang mengutamakan perusahaan jasa pertambangan di sekitar wilayah IUP/IUPK.

KEPMEN ESDM 365/2026 MENJADI LANDASAN PERJUANGAN PENGUSAHA LOKAL

Feri Ramli mengingatkan pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan agar memperhatikan implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 18 September 2026.

Dalam Diktum KESATU, keputusan tersebut mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK yang menggunakan jasa pertambangan harus menggunakan perusahaan pemegang IUJP dengan ketentuan mengutamakan perusahaan jasa pertambangan yang berada di wilayah kabupaten/kota sekitar wilayah IUP atau IUPK.

Sementara itu, Diktum KEDUA mengatur larangan penggunaan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam bidang jasa pertambangan tanpa persetujuan Menteri ESDM.

“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepmen ESDM 365/2026 sudah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengutamaan perusahaan jasa pertambangan di sekitar wilayah tambang. Jangan sampai kebijakan pemerintah pusat tidak berjalan di daerah karena lemahnya pengawasan dan koordinasi,” ungkapnya.

PEMDA DIMINTA HADIR MELINDUNGI RUANG USAHA DAERAH

FKPD juga meminta pemerintah daerah memperkuat implementasi kebijakan penanaman modal dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk prinsip pemerataan kesempatan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta ketentuan pelaksanaannya.

Menurut FKPD, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui :

1. Melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di Halmahera Tengah.

2. Mengawasi kepatuhan perusahaan pemegang IUP/IUPK terhadap ketentuan penggunaan jasa pertambangan.

3. Mendorong prioritas perusahaan jasa pertambangan lokal yang memiliki IUJP dan memenuhi persyaratan.

4. Memfasilitasi percepatan pembinaan legalitas dan sertifikasi badan usaha lokal.

5. Membuka transparansi informasi peluang pengadaan barang dan jasa di lingkungan industri pertambangan.

6. Membangun koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan organisasi pengusaha daerah.

FKPD berpandangan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi fasilitator investasi, tetapi juga harus memastikan kehadiran investasi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah penghasil sumber daya alam. (Ikhy)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *