Presiden Prabowo Diminta Bongkar Gurita Tambang Nickel Jejaring Arif Kurniawan. APH Didesak Telusuri Perusahan di Maluku Utara 

Flayer Foto Berita

“Enam Perusahan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur diminta ditelusuri. Kepemilikan saham, beneficial ownership, transaksi bijih nikel hingga dugaan aliran keuntungan menjadi pintu masuk pengusutan“.

MALUT,LM.com– Pemberantasan tambang ilegal dan pembongkaran dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel tidak boleh berhenti pada perusahan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak membuka seluruh rantai bisnis, mengungkap pemilik manfaat sebenarnya, serta menelusuri kemungkinan jaringan korporasi yang beroperasi lintas provinsi, termasuk di Maluku Utara.

Nama pengusaha Arif Kurniawan (AK), yang menjadi sorotan dalam penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025, kini menjadi salah satu perhatian dalam perdebatan publik mengenai transparansi industri nikel nasional.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah Kejagung menyatakan masih mendalami dugaan keterkaitan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.

Di tengah mencuatnya istilah Geng Solo dan berbagai dugaan jaringan kekuasaan dalam perbincangan publik, APH diminta mengedepankan pembuktian hukum, bukan sekadar menelusuri nama dan kedekatan antaraktor.

Pertanyaan besarnya : apakah terdapat hubungan bisnis, kepemilikan saham, transaksi, atau pengendalian perusahan yang menghubungkan jaringan pertambangan Sulawesi Tenggara dengan sejumlah perusahaan nikel di Maluku Utara?

Kasus Nickel Arif Kurniawan : Enam Perusahan di Malut Harus Masuk Radar Kejagung

Pada 10 November 2026, Kejagung mengumumkan penetapan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejagung menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner PT. BSJ yang memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut.

Penyidik juga mengungkap adanya sejumlah perusahan lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan Arif melalui struktur holding PT. Dua Delapan Resources bersama seorang berinisial LEI.

Enam perusahaan yang menjadi perhatian dalam penyidikan tersebut adalah:

1. PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).

2. PT Karya Alam Abadi (KAA).

3. PT Adhita Nikel Indonesia (ANI).

4. PT Alam Mitra Indah (AMI).

5. PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID).

6. PT Hafar Jaya (HJ).

Kejagung juga mengungkap dugaan kegiatan pertambangan yang tetap berlangsung setelah masa berlaku izin berakhir.

Fakta tersebut membuka ruang pemeriksaan lebih luas terhadap perusahaan yang memiliki hubungan transaksi, pengendalian, pembiayaan, maupun kerja sama dengan korporasi yang sedang disidik.

Perhatian kini mengarah ke kawasan industri nikel Maluku Utara, terutama Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Di wilayah ini, sejumlah perusahaan bergerak dalam aktivitas pertambangan, perdagangan, jasa penunjang, serta rantai pasok industri pengolahan nikel.

Terdapat enam nama perusahaan yang diusulkan menjadi objek penelusuran lebih lanjut oleh APH:

1. PT Bartra Putra Mulia.

2. PT Bakti Pertiwi Nusantara.

3. PT Kaya Pilar Indonesia.

4. PT Halmahera Mineral Utama.

5. PT Position.

6 PT Tanito Harum Investama.

Daftar tersebut merupakan sasaran verifikasi dan penelusuran, bukan pernyataan bahwa ketujuh perusahan telah terbukti berada dalam kendali Arif Kurniawan.

Sejumlah nama perusahan dalam daftar tersebut juga pernah menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai aktor dan korporasi di sektor pertambangan Halmahera.

Karena itu, APH perlu memastikan apakah terdapat hubungan langsung maupun tidak langsung melalui pemegang saham, pengurus perusahaan, pemilik manfaat, sumber pembiayaan, kontrak pertambangan, atau transaksi perdagangan bijih nikel.

Jangan sampai struktur perusahan yang berlapis membuat hubungan bisnis yang sebenarnya sulit diketahui publik dan penegak hukum.

Dalam industri pertambangan, nama yang tercantum sebagai direktur atau komisaris belum tentu menggambarkan siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan.

Karena itu, pemeriksaan harus diarahkan pada konsep beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya.

APH perlu membuka sejumlah pertanyaan mendasar :

– Siapa pemegang saham langsung dan tidak langsung?

– Apakah terdapat kesamaan pemilik manfaat pada beberapa perusahaan?

– Apakah pernah terjadi perubahan saham menjelang atau setelah kegiatan pertambangan?

– Siapa yang menyediakan modal dan pembiayaan operasional?

– Siapa pemilik kontrak penjualan bijih nikel?

– Ke mana bijih nikel dipasarkan dan perusahaan mana yang menerima pasokan?

– Apakah terdapat transaksi keuangan dengan perusahaan yang sedang menjadi objek penyidikan Kejagung?

– Siapa pihak yang menerima keuntungan akhir dari rantai perdagangan tersebut?

Pemeriksaan juga perlu mencakup dokumen AHU Kementerian Hukum, data pemilik manfaat, dokumen IUP, RKAB, kontrak penjualan, dokumen pengangkutan, serta catatan transaksi keuangan sesuai prosedur hukum.

Nama LSP Ikut Disorot, Dugaan kaitan Bisnis harus Terbuka 

Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ikut menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan hubungannya dengan Arif Kurniawan.

Pada 9 November 2026, Kejagung melalui Jampidsus Kuntadi menyatakan masih mendalami kemungkinan hubungan keduanya. Saat itu, penyidik belum menyimpulkan adanya dugaan Listyo menjadi pelindung aktivitas pertambangan Arif.

Di sisi lain, Listyo Sigit telah diberitakan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.

Kedua perkara tersebut memiliki objek penyidikan berbeda. Status tersangka dalam perkara penyadapan tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan dalam perkara pertambangan nikel.

Namun, apabila penyidik menemukan bukti transaksi, komunikasi, hubungan kepemilikan, atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan bisnis pertambangan, seluruhnya harus ditelusuri secara profesional dan transparan.

Publik berhak mengetahui fakta berdasarkan hasil penyidikan, bukan sekadar spekulasi.

Istilah Geng Solo yang beredar dalam perbincangan politik dan pemberitaan publik juga tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana.

Namun, prinsip penegakan hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun, termasuk pengusaha besar, pejabat, mantan pejabat, maupun pihak yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi.

Jika ditemukan keterlibatan pihak tertentu dalam praktik korupsi, perlindungan aktivitas pertambangan ilegal, atau penyalahgunaan kewenangan, APH harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti yang sah.

Tidak boleh ada ruang bagi praktik bisnis yang berlindung di balik kekuasaan.

Keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi bagian penting dalam agenda penertiban kawasan hutan. Namun, penertiban kawasan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan kembali lahan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu memastikan asal-usul aset, legalitas kegiatan pertambangan, pihak yang mengendalikan perusahaan, serta aliran keuntungan dari kegiatan yang diduga melanggar hukum.

Apabila ditemukan aset hasil tindak pidana, proses penyitaan dan pemulihan aset harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.

Halmahera Tengah dan Halmahera Timur merupakan wilayah strategis dalam rantai industri nikel nasional. Namun, besarnya investasi dan aktivitas pertambangan harus diimbangi transparansi kepemilikan perusahaan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.

Masyarakat tidak boleh terus menjadi penonton ketika kekayaan alam daerah menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar.

Karena itu, desakan agar APH menelusuri tujuh perusahaan di Maluku Utara harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan penyelidikan yang objektif.

Jika ditemukan hubungan dengan jaringan korporasi yang sedang disidik, proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih.

PRESIDEN PRABOWO, BONGKAR SELURUH RANTAI BISNIS TAMBANG ILEGAL!

Jangan hanya berhenti pada satu perusahaan atau satu nama. Telusuri pemilik manfaat, jaringan pemodal, aliran dana, perdagangan bijih nikel, hingga pihak yang menikmati keuntungan.

Maluku Utara membutuhkan transparansi. Negara membutuhkan penegakan hukum. Dan rakyat berhak mengetahui siapa sesungguhnya yang menguasai kekayaan nikel di tanah mereka. (**)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *