BPK Ungkap Kelebihan Pembayaran dan Denda Proyek Rp3,6 Miliar di Pemkab Pulau Morotai

Kantor Bupati Morotai

MOROTAI,LM.com– Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, di balik capaian opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara masih menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan belanja modal.

Berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI/TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, terdapat dua temuan utama yang menjadi perhatian, yakni kekurangan volume pekerjaan pada 36 paket proyek serta keterlambatan penyelesaian 18 paket pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Dalam temuan pertama, BPK mengungkap adanya kekurangan volume pada 36 paket pekerjaan belanja modal yang tersebar di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Akibat kondisi tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1.052.097.531,52. Selain itu, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp97.266.044,41.

Temuan kedua berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian 18 paket pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD yang belum dikenakan denda keterlambatan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp2.555.540.831,45.

Secara keseluruhan, nilai kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang menjadi perhatian dalam dua temuan tersebut mencapai sekitar Rp3,70 miliar, termasuk potensi kelebihan pembayaran.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pulau Morotai agar menginstruksikan kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp1.052.097.531,52 dari masing-masing penyedia dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Sementara untuk potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp97.266.044,41, BPK merekomendasikan agar diproses kepada masing-masing penyedia, baik melalui perhitungan pada pembayaran berikutnya maupun penyetoran langsung ke Kas Daerah.

BPK juga merekomendasikan agar kepala SKPD terkait memproses pengenaan denda keterlambatan terhadap penyedia atas 18 paket pekerjaan tersebut dengan nilai sebesar Rp2.555.540.831,45 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Meski memperoleh opini WTP, temuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya dalam memastikan kesesuaian volume pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian proyek, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Opini WTP sendiri merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan telah bebas dari kesalahan maupun penyimpangan.

Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi bagian penting untuk memastikan uang daerah yang mengalami kelebihan pembayaran dapat dipulihkan dan hak pemerintah daerah atas denda keterlambatan dapat dipenuhi. (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *