Tiga Pelanggaran PT. POSITION Harus Segera Diproses. KATAM : Polda Malut Diminta Jangan Diamkan Pelanggaran Itu

Muhlis Ibrahim

TERNATE,LM.com- Salah satu Perusahan Tambang yakni PT. Position yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Timur dinilai kebal hukum. Sebab, hingga saat ini belum diberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahan tersebut. 

Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim dalam rilisnya kepada Redaksi newsliputanmalut.com secara tegas melontarkan keritik keras pada Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara karena kuat dugaan dilakukan pembiaran atas kejahatan yang dilalukan oleh perusahan itu. 

“Polda Maluku Utara dinilai melakukan pembiaaran atas indikasi kejahatan pertambangan yang di lakukan oleh PT. Position di Kabupaten Halmahera Timur. Apakah Kapolda Malut,  Irjen Pol. Arif Budiman ini takut menindak PT. Position.?”ujarnya dengan nada tanya

Muhlis mengatakan, pertanyaan itu wajib disampaikan mengingat peristiwa ditahun 2025, dimana salah satu pejabat Polda dimutasi dan beberapa anak buah di kenakan sanksi, karena melakukan police line lokasi penambangan di PT. Wana Kencana Mineral (WKM), yang di lakukan oleh PT. POSITION.

“Kejadian bermula terjadi pada tanggal 12 Februari 2025, dimana Ditreskrimsus Polda Malut memasang police line di galian seluas 8 Ha, panjang 1,3 KM di dalam IUP PT.  Wana Kencana Mineral yang diduga dikerjakan PT Position, akan tetapi jelang beberapa hari, police line itu dibuka kembali, dan justru beberapa karyawan PT. WKM yang di tetapkan sebagai tersangka,”tegas Muhlis

Terhadap kejadian tersebut maka pihaknya  tidak akan pernah berhenti untuk terus mendesak penegak hukum agar segera memeriksa mangement PT. POSITION. Sebab, mereka melihat ada indikasi kejahatan besar yang dilakukan. 

Pertama, ada indikasi PT POSITION telah melakukan kegiatan pebambangan di luar wilayah IUP. Yakni dilakukan diwilayah IUP PT. Wana Kencana Mineral (WKM).

Kedua, LHP Gakkum KLHK 28 April 2025 Diabaikan. Laporan Hasil Pemeriksaan Gakkum Kehutanan RI tanggal 28 April 2025 menyatakan PT. Position membuka lahan dan mengambil nikel di kawasan hutan tanpa PPKH. Bagi kami imi sangat fatal. Akan tetapi sampai kini, satgas PKH tidak pernah memberikan sanksi. Padahal beberapa perusahan kena denda hingga triliun rupiah.

Ketiga, Ada indikasi manipulasi data produksi pada operasi PT Position di Maba Sangaji, Halmahera Timur. Jalur produksi perusahaan milik Harum Energy Group (Keluarga Kiki Barki) yang 100% lewat darat menuju smelter grup di Weda Bay, diduga menjadi celah hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triliunan rupiah.

“Kami tentu sangat berharap ada kejelasan hukum terkait dengan masalah ini, sehingga kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum tidak hilang,”pungkasnya (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *