
HALTENG,LM.co- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara turun langsung meninjau lokasi konflik di Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Rabu (8/4/2026).
Kunjungan tersebut juga didampingi rombongan turut didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, Kabinda Maluku Utara Brigjen TNI R. Moch Iskandarmanto, Danlanal Ternate Kolonel Laut (P) Gurtom Fartianti, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji.
Kehadiran para pimpinan daerah ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam merespons konflik yang terjadi di tengah masyarakat maka Pemerintah hadir untuk memastikan keamanan warga serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan situasi tetap terkendali,” ujarnya
Dalam kesempatan itu, Kajati Maluku Utara bersama Gubernur dan Forkopimda juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak konflik.
Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami dampak langsung dari insiden tersebut.
Selain itu, rombongan juga meninjau langsung sejumlah titik yang menjadi lokasi terjadinya konflik, termasuk melihat kondisi rumah dan fasilitas warga yang terdampak.
Gubernur Maluku Utara bersama seluruh unsur Forkopimda menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi di Halmahera Tengah tetap kondusif.
Mereka mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian.
Pemerintah daerah berharap, melalui langkah cepat dan sinergi lintas sektor ini, kondisi keamanan di wilayah Patani Barat dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. (Red)