SOFIFI,LM.com- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos terlihat tak ambil pusing dengan isu yang menerpa beberapa pejabat aktif di Kantor Gubernur dan DPRD Malut, terkait skandal kasus tindak pidana korupsi, anggaran tunjangan Perumahan dan Transportasi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yang di taksir puluhan miliar itu.
Padahal, dugaan korupsi anggaran puluhan milyar itu memantik reaksi publik dan saat ini hangat di perbincangkan. Sementara di sisi lain menjadi tolak ukur seberapa besar ketegasan dan keteladanan seorang Gubernur menyikapi secara terbuka (transparan) terkait 5 nama pejabat yang menduduki posisi-posisi penting (strategis) saat ini.
Tetapi sikap Gubernur, Sherly Tjoanda justru meresponnya ketika bukan dugaan. Sebab, issu tersebut masih dalam dugaan dan belum menjadi fakta hukum yang final, posisi seorang Gubernur berhak mengambil langkah dan sikap tegas untuk menonaktifkan sejenak, 5 pejabat dalam dugaan tersebut, sembari menunggu keputusan Kejaksan Tinggi (Kejati), Maluku Utara.
“Saya tahu, saya tidak menjawab yang diduga, saya menjawab yang fakta aja,” ujar Sherly, Gubernur Provinsi Maluku Utara, saat di wawancarai wartawan newsLiputanmalut.com, Senin (4/5/2026) awal pecan kemarin
Untuk diketahui, Terdapat nama dan jabatan ASN di gedung eksekutif (Pemprov) mapun ASN di lingkup gedung Legislatif (DPRD) Maluku Utara, saat ini kasusnya bergulir di Kejaksaan Tinggi.(Kejati) Maluku Utara Malut yakni, Samsuddin A. Kadir, Sekertaris Daerah (Sekda), yang juga merangkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Maluku Utara. Abubakar Abdullah, mantan sekertaris DPRD, yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, sekaligus merangkap Kuasa Penggguna Anggaran (KPA). Zulkifli Bian, mantan Kabag Umum DPRD Malut, saat ini memegang jabatan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut. Isman Abbas, mantan kabak hukum DPRD, saat ini memegang jabatan Plt Sekretariat DPRD Malut. Rusmala Abdurrahman, Bendahara Sekretaris DPRD Malut. Erva Pramukawati Konoras, Kabag Keuangan DPRD Malut.
Selain beberapa nama-nama dari ASN juga terdapat beberapa nama dari anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan dugaan tersandung skandal kasus yang sama. (pan)