TERNATE,LM.com- Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali didemo oleh Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia-Maluku Utara terkait kasus tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
Koordinator Aksi, Juslan J. Latif dalam orasinya secara tegas mengatakan, kejahatan korupsi seolah tidak ada habis-habisnya dan makin bertambah, baik dari jumlah kasus maupun kerugian keuangan Negara di Indonesia dan termasuk di Provinsi Maluku Utara karena itu publik tidak bisa diam dan membiarkan uang negara digerogoti oleh para pejabat di daerah ini untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.
“Kasus Tunjangan DPRD Provinsl Maluku Utara ini dibeberapa bulan sebelumnya, lembaga Adyaksa melalui Kepala Kejati, Sufari dan Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum, berulang kali menyampaikan keseriusan nya dalam menangani kasus tersebut. Namun, belakangan ini semangat penanganan korupsi yang nilainya Rp139 milyar itu terkesan hilang ditelan bumi alias kabur, “teriak Juslan dalam orasinya
Terhadap lambannya perkembangan penanganan kasus Korupsi ini, gabungan organisasi yakni GPM dan FPAKI menegaskan agar kasus korupsi tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara ini segera diterapkan tersangka. “Kami mendesak asisten pidana (Aspidsus) Kejaksaan tinggi Maluku Utara segera gelar perkara penetapan Tersangka terhadap mantan sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah terkait dugaan Keterlibatan Kasus Korupsi tunjangan dan operasional DPRD senilai Rp.139,5 Miliyar,”tambah Juslan
Hal senada disampaikan Aziz Abubakar dalam orasinya mengatakan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, Sufari dinilai takut menetapkan Abubakar Abdullah sebagai tersangka dalam kasus tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara.
“Kalau Kejati tidak mampu menenggakan Hukum di Maluku Utara maka segera angkat kaki dari Provinsi Maluku Utara,”tegas Aziz (Red)