TERNATE,LM.com- Dugaan penyelewengan anggaran proyek pengadaan speedboat layanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan terus disuarakan. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (30/03/2026), mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas proyek bernilai miliaran rupiah itu.
Dalam aksinya, massa menyoroti pengadaan delapan unit speedboat kesehatan yang diketahui menelan anggaran sekitar Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan. Proyek ini awalnya digagas untuk menunjang mobilitas tenaga medis dan mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga sarat penyimpangan.
Masa aksi juga menyampaikan bahwa sejak awal proses pengadaan, sudah terlihat sejumlah kejanggalan, mulai dari dugaan mark-up anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga indikasi pengaturan pemenang tender. Bahkan, beberapa unit speedboat yang telah diserahkan disebut tidak berfungsi optimal.
“Ini program yang sangat penting bagi masyarakat pulau, tapi justru diduga dijadikan ajang bancakan anggaran karena sped boat milik Puskesmas Laiwui Kecamatan Obi sudah tenggelam saat lakukan pelayanan kesehatan, sementara 7 sped lainya tidak bisa digunakan karena diduga kuat spesifikasi nya tidak layak digunakan. Jadi, saya mendesak Kepala Kejati Malut, Sufari serius mengusut kasus ini,”teriak Ketua DPD Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Maluku Utara, Wahyudi M Jen
Wahyudi secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Asia Hasyim, serta bendahara Dinas Kesehatan Halsel, Lailasar Nurdin diduga mengetahui alur penggunaan anggaran.
“Dua orang itu memiliki peran strategis dalam proses perencanaan hingga realisasi anggaran, sehingga perlu dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan penyimpangan secara terang-benderang,”tambah Yudi
Selain itu, massa juga menyoroti dampak langsung dari dugaan masalah dalam pengadaan tersebut. Warga di wilayah terpencil yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak merasakan pelayanan maksimal akibat armada yang tidak layak pakai. “Yang dirugikan bukan hanya negara, tapi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan kesehatan. Ini harus menjadi perhatian serius,”tegas wahyudi
Aksi tersebut juga diwarnai dengan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak lamban dalam menangani kasus yang telah lama menjadi sorotan publik. “Kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada langkah konkret dari Kejati Maluku Utara,”pungkas Wahyudi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (Red)