Dugaan Setoran Tambang Dompeng di Kaputusang Mencuat, PW PII Desak Kapolda Evaluasi Kasat Reskrim Halsel

Kasat Reskrim Polres Halsel

HALSEL,LM.com– Dugaan praktik pertambangan ilegal menggunakan mesin dompeng di Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Maluku Utara, Risko Hardi, mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan setoran bulanan dari aktivitas tambang tersebut.

Risko yang terpilih melalui Konferensi Wilayah (Konferwil) XIX PW PII Maluku Utara mengaku prihatin terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang diduga telah merusak kondisi sungai dan memperparah krisis air bersih yang dialami masyarakat setempat.

Tak hanya persoalan kerusakan lingkungan, Risko juga mengungkap informasi yang diperolehnya dari warga dan unsur pemerintah desa terkait dugaan adanya setoran bulanan berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk setiap mesin dompeng yang beroperasi.

Jika informasi tersebut benar, menurutnya, persoalan ini tidak lagi sebatas aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga harus ditelusuri kemungkinan adanya praktik pungutan yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

“Kalau benar ada setoran per mesin dompeng setiap bulan, ini harus diusut. Ada indikasi praktik yang terstruktur dan tidak boleh dibiarkan. Saya meminta aparat penegak hukum mengungkap siapa yang bermain di balik aktivitas tersebut,” tegas Risko, Minggu (22/11).

Ia juga mempertanyakan penanganan aparat terhadap aktivitas pertambangan tersebut, terutama terkait pemasangan garis polisi (police line) di lokasi tambang.

Berdasarkan keterangan warga dan unsur pemerintah desa yang diterimanya, garis polisi tersebut disebut hanya bertahan sekitar satu minggu sebelum akhirnya dibuka kembali.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Atas persoalan itu, Risko secara terbuka mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, untuk mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Iptu. Wahyu Hermawan.

Menurutnya, dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal harus menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian, terlebih jika ditemukan indikasi keterlibatan atau perlindungan dari oknum aparat.

“Atas nama Pengurus Wilayah PII Maluku Utara, saya meminta Kapolda Malut mengevaluasi Kasat Reskrim Halsel Iptu Wahyu Hermawan. Jangan sampai ada anggota yang membekingi atau membiarkan usaha ilegal. Jika terbukti, tindakan seperti ini mencoreng nama baik institusi Polri,” ujarnya

Risko mengingatkan jajaran kepolisian agar tidak memberikan ruang bagi praktik usaha ilegal maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta aparat menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa persoalan paling mendasar dari aktivitas tambang tersebut adalah keselamatan dan hak masyarakat Desa Kaputusang untuk mendapatkan air bersih.

Menurutnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan warga justru terancam akibat aktivitas pertambangan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Jangan terus berbicara atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi masyarakat justru harus menanggung kerusakan lingkungan. Sungai tercemar, air bersih semakin sulit. Jangan gunakan seragam dan kewenangan untuk menekan masyarakat. Praktik pungutan yang merugikan warga juga bertentangan dengan nilai-nilai agama,” tegasnya

Risko meminta Kapolda Maluku Utara segera menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan menyeluruh dan transparan, termasuk menelusuri dugaan setoran per mesin dompeng serta alasan dibukanya kembali garis polisi di lokasi tambang.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran hukum maupun keterlibatan oknum aparat, tindakan tegas harus segera diambil agar tidak semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sementara itu, perwakilan wartawan telah beupaya melalukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Iptu Wahyu Hermawan, melalui pesan WhatsApp terkait dugaan aktivitas tambang ilegal, informasi setoran bulanan per mesin dompeng, serta pembukaan garis polisi di Desa Kaputusang.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. (opn)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *