Izin Pernah Dicabut 2023, Reklamasi 829 Hektare PT. FBLN Bermasalah, BPK Pertanyakan Klaim 84 Hektar

Flayer Foto Berita

HALTENG,LM.com– Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan revegetasi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), perusahan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, meskipun izin usaha perusahaan tersebut pernah dicabut sejak September 2023, kewajiban pemulihan kawasan hutan seluas kurang lebih 829,90 hektare belum diselesaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini terungkap dalam dokumen pemeriksaan terkait sektor pertambangan dan lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara, khususnya pada halaman 106 hingga 109.

Berdasarkan dokumen tersebut, pencabutan IUP PT FBLN dilakukan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20230913-01-00005 tanggal 13 September 2023.

Menyusul pencabutan izin usaha tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor 789 Tahun 2024 tentang pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) PT FBLN.

Sebelumnya, perusahan tersebut memperoleh perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya berdasarkan Keputusan Nomor 35/1/PPKH/PMA/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan luas mencapai 851,21 hektare.

Namun, pencabutan izin tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap kawasan hutan yang pernah digunakan.

Dalam diktum kedua keputusan Menteri LHK Nomor 789 Tahun 2024, PT FBLN diperintahkan menyelesaikan seluruh kewajiban penggunaan kawasan hutan, termasuk melakukan reklamasi dan revegetasi pada bekas areal PPKH seluas kurang lebih 829,90 hektare.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara juga ditugaskan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan, melaksanakan serah terima areal PPKH, serta mengambil langkah pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan seluas 851,21 hektare yang telah dikuasai negara.

Dokumen Reklamasi Belum Desuai Ketentuan

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melakukan monitoring dan evaluasi pada Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11/1741/DISHUT/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Hasil monitoring mengungkapkan bahwa PT FBLN belum memiliki dokumen Rencana Umum dan Rencana Tahunan Reklamasi Hutan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2024 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan.

Perusahan memang memiliki dokumen Rencana Reklamasi periode 2021–2025. Namun, dokumen tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan belum memperoleh pengesahan dari Kementerian ESDM.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dokumen perencanaan reklamasi perusahaan belum memenuhi ketentuan pedoman reklamasi hutan yang menjadi acuan Kementerian LHK.

Klaim Teklamasi 84 Hektare Dipertanyakan BPK

Persoalan semakin serius ketika BPK menguji klaim pelaksanaan reklamasi yang disampaikan PT FBLN.

Dalam laporannya, perusahan mengklaim telah melaksanakan reklamasi hutan pada areal IPPKH sejak 2017 hingga 2024 seluas 84,223 hektare. Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya didukung hasil analisis geospasial.

Berdasarkan analisis menggunakan aplikasi QGIS dengan metode overlay antara citra satelit per 21 Juni 2022, peta PPKH, dan peta pelaksanaan reklamasi pertambangan dalam format shapefile polygon (.shp), BPK menemukan tidak terdapat penutupan lahan pada wilayah reklamasi sebagaimana yang dilaporkan perusahaan.

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian antara luasan reklamasi yang diklaim PT. FBLN dengan kondisi faktual di lapangan.

BPK kemudian melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pertambangan untuk memastikan kondisi bukaan lahan pada titik-titik reklamasi yang dilaporkan. Namun, pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena tidak adanya pendampingan dari pihak PT FBLN untuk memasuki wilayah PPKH.

Bahkan, berdasarkan keterangan staf Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi serta staf Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi yang turut dalam pemeriksaan, pihak BPK telah berupaya menghubungi penanggung jawab perusahaan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

Akibat keterbatasan tersebut, tim pemeriksa hanya dapat melakukan observasi singkat dan memastikan bahwa tidak terdapat lagi aktivitas pertambangan di wilayah IUP PT FBLN.

Pengawasan Dinas Kehutanan Ikut Disorot

Tidak hanya perusahaan, proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara juga menjadi perhatian BPK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, diketahui bahwa luasan reklamasi 84,223 hektare yang dicantumkan dalam laporan monitoring hanya didasarkan pada laporan reklamasi yang disampaikan PT FBLN.

Tim pelaksana ternyata tidak melakukan pengujian melalui overlay peta reklamasi perusahaan dengan citra satelit. Salah satu alasannya, tidak tersedia peta pelaksanaan reklamasi dalam format shapefile polygon (.shp) yang diperlukan untuk analisis tersebut.

Selain itu, tim monitoring juga tidak mengambil citra drone guna memastikan kondisi terbaru kawasan reklamasi.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan hanya mencakup tiga titik reklamasi dan satu titik sediment pond. Pemeriksaan tersebut tidak dimaksudkan atau tidak mampu memastikan keterjadian reklamasi secara keseluruhan.

Lebih jauh, Ketua Tim Pelaksana mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kebenaran data yang disajikan PT FBLN, termasuk data SPARING, jumlah batang tanaman revegetasi, hingga dosis pupuk.

Data-data tersebut justru langsung diambil dari laporan monitoring dan evaluasi yang disusun berdasarkan informasi perusahaan.

Atas rangkaian kondisi tersebut, BPK menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi terindikasi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, khususnya terkait penyajian luasan lahan reklamasi sebesar 84,223 hektare.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan pengawasan terhadap kewajiban pemulihan kawasan hutan oleh perusahaan yang izin usahanya telah dicabut.

Kini, persoalan PT FBLN bukan sekadar menyangkut pencabutan izin pertambangan. Ada kewajiban pemulihan kawasan hutan ratusan hektare yang harus dituntaskan, sementara klaim reklamasi perusahaan justru dipertanyakan melalui analisis citra satelit BPK.

Pertanyaan besarnya, bagaimana pertanggungjawaban reklamasi dan revegetasi terhadap kawasan hutan seluas kurang lebih 829,90 hektare tersebut, jika klaim reklamasi perusahaan belum terverifikasi secara memadai dan pengawasan pemerintah daerah sendiri dinilai belum menggambarkan kondisi sebenarnya? (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *