
TALIABU,LM.com– Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, ternyata tidak serta-merta mencerminkan bersihnya pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan sejumlah persoalan serius dalam pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2025.
Temuan paling mencolok adalah kekurangan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.222.509.887,88 yang hingga pemeriksaan dilakukan belum dipulihkan.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 22.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Dalam resume hasil pemeriksaan, BPK mengungkap tiga pokok permasalahan, yakni penganggaran belanja daerah dengan klasifikasi yang tidak tepat pada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengelolaan kas Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp112.745.515, serta kekurangan saldo Aset Lain-lain senilai Rp33,22 miliar yang belum dipulihkan.
Namun, persoalan Aset Lain-lain menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan tindak lanjut temuan berlanjut dan penyelesaian kerugian daerah.
BPK bahkan merekomendasikan Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Mus menginstruksikan Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk memproses penyelesaian kerugian daerah serta menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara terhadap bendahara atau pegawai terkait, kemudian melaporkan hasilnya kepada BPK.
Tidak hanya itu, kepala SKPD terkait juga diminta mempercepat pemulihan Aset Lain-lain ke Kas Daerah sebesar Rp22.791.133.935,45.
Di balik rekomendasi tersebut, terdapat persoalan lain yang turut disorot BPK, yakni kelebihan validasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Taliabu pada periode 2015 hingga 2017 sebesar Rp4.060.683.413,00.
BPK meminta Kepala Badan Urusan Keuangan Daerah (BUD) berkoordinasi dengan pimpinan BRI Unit Taliabu untuk memproses pengembalian dana tersebut ke Kas Daerah.
Lebih jauh, BPK juga meminta penjelasan atas 15 bukti slip transaksi penarikan tunai pada 2019 dengan total nilai Rp21.200.000.000,00.
Besarnya nilai transaksi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu ditelusuri dalam rangka memastikan kejelasan aliran dana, pertanggungjawaban transaksi, serta penyelesaian persoalan keuangan daerah yang menjadi perhatian pemeriksa.
Selain persoalan tersebut, BPK menemukan pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp112.745.515,00.
Atas temuan itu, Bupati Taliabu, Salsabila Mus diminta menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara secara memadai. Bendahara Pengeluaran juga diwajibkan menyetorkan sisa kas tersebut ke Kas Daerah.
Sementara itu, terkait kesalahan klasifikasi penganggaran belanja pada dua SKPD, BPK meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperkuat verifikasi kesesuaian mata anggaran dalam usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD.
Kepala Dinas Pendidikan juga diminta meningkatkan pengendalian terhadap klasifikasi penganggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Banyaknya catatan pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa opini WTP tidak berarti seluruh pengelolaan keuangan daerah terbebas dari persoalan. Opini tersebut merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa tidak terdapat penyimpangan, kelemahan pengendalian intern, ataupun persoalan kepatuhan.
Karena itu, tindak lanjut atas kekurangan saldo Aset Lain-lain Rp33,22 miliar, pengembalian kelebihan validasi Rp4,06 miliar, serta kejelasan 15 slip penarikan tunai Rp21,2 miliar menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Publik kini membutuhkan penjelasan terbuka mengenai asal-usul kekurangan saldo tersebut, pihak-pihak yang bertanggung jawab, status pemulihan kerugian daerah, serta perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan pemeriksaan, melainkan menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan uang dan aset milik daerah. (Red)