HALSEL,LM.com- Kunjungan kerja Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, pada Rabu (22/04/2026) kemarin diwarnai aksi protes.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Negeri (ARPN) bersama Pemuda Pemudi Faisinglo menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan Kepala Desa Maffa, Harun Hamid segera diberhentikan.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2023 hingga 2025. Massa menilai kepemimpinan kepala desa tidak mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Sebagai bentuk protes, warga menyegel kantor desa dan menghiasi dinding bangunan dengan berbagai mural bernada kritik, seperti “Copot Kepala Desa Maffa” dan “Demokrasi Dikorupsi”.
Selain dugaan penyelewengan dana desa, massa juga menyoroti pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang baru saja diresmikan oleh bupati. Warga menilai program tersebut diterima secara sepihak oleh pemerintah desa tanpa melalui proses sosialisasi maupun musyawarah dengan masyarakat.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa juga menuntut perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur desa, khususnya jalan dalam kampung yang dinilai rusak parah.
“Maffa merupakan kecamatan tertua di Gane Timur, tetapi kami merasa dianaktirikan dalam hal pembangunan,” ujar salah satu orator
Aksi ini merupakan lanjutan dari laporan dugaan penyelewengan Dana Desa yang sebelumnya telah disampaikan ARPN kepada Bupati Halmahera Selatan pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini, masyarakat menilai belum ada kejelasan penanganan hukum terhadap laporan tersebut.
Sementara itu Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang hadir di lokasi meminta waktu selama satu minggu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Camat Gane Timur agar segera memfasilitasi pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat guna mencari solusi,”tegas Bassam
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa masyarakat akan mengambil langkah lebih tegas apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
“Jika dalam waktu satu minggu tidak ada perkembangan yang jelas, masyarakat akan memboikot seluruh aktivitas pemerintahan di Desa Maffa,” tegas taufik
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Maffa, Harun Hamid, belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang disampaikan warga. (Pan)