JAKARTA,LM.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respons menohok terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah belakangan ini. Terakhir, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka korupsi.
Usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026), Tito mempertanyakan tanggung jawab publik dalam memilih pemimpin saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai fenomena korupsi tersebut.
“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa?” ujar Tito di hadapan awak media.
Saat wartawan menjawab bahwa yang memilih adalah rakyat, mantan Kapolri tersebut langsung memberikan penekanan terkait kaitan antara mekanisme pemilihan dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan.
“Nah rakyat. Ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus?” tutur mantan Kapolri itu.
Pernyataan Mendagri ini dapat memicu diskusi lama mengenai kaitan antara sistem pemilihan dengan potensi korupsi.
Secara historis, kasus hukum yang menjerat kepala daerah tercatat muncul di kedua sistem, baik saat dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme DPRD pada masa lalu.
Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain seperti integritas personal dan beban biaya politik yang tetap menjadi tantangan dalam pencegahan korupsi di tingkat daerah. (Red)