SOFIFI,LM.com- Meski diklaim telah menggunakan sistem e-katalog untuk Tahun Anggaran 2026. Namun, akses bagi media umum dinilai masih tertutup dan cenderung didominasi pihak tertentu dan transparansi pengelolaan anggaran di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Maluku Utara (Malut) menuai kontroversi.
Ketidakjelasan prosedur teknis belanja media ini memicu fenomena saling lempar tanggung jawab antar pejabat terkait. Kabag Humas Pemprov Malut, Ailan Goraahe, saat dikonfirmasi Minggu (13/4/2026), justru mengarahkan awak media untuk bertanya langsung ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Silakan tanya ULP, karena PPK ada di ULP,” ujar Ailan singkat
Namun, pernyataan tersebut dibantah keras oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Harun. Ia mengaku hanya menjalankan perintah dari pimpinan Humas. “Itu Pak Kabag yang atur semua, saya mengikuti perintah Pak Kabag,” cetus Harun.
Sikap tertutup ini memperkuat dugaan adanya dominasi segelintir media dalam kerja sama pembangunan daerah, yang dinilai mencederai prinsip keadilan administratif.
Ironisnya, polemik di Biro Adpim ini terjadi saat Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah berada dalam sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, skor integritas Malut merosot tajam ke angka 57,35 atau masuk dalam Kategori Rentan.
Angka tersebut turun 3,54 poin dibanding tahun sebelumnya dan berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53. Penurunan paling signifikan terjadi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang jatuh bebas dari skor 80,3 pada tahun 2023 menjadi hanya 59,03 pada tahun 2024
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe merespon hal tersebut dengan tegas menyampaikan instruksi tegas kepada jajarannya, terutama Biro BPBJ dan instansi terkait untuk segera berbenah guna memulihkan kepercayaan publik yang kian tergerus.
“Biro BPBJA harus segera lakukan perbaikan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan publik yang dinilai terus merosot,” tegasnya (Red)