
TIDORE,LM.com- Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2025 lalu telah memikmati tunjangan perumahan yang nilainya terbilang fantastis. Ironisnya, tunjangan yang telah di terima itu menimbulkan masalah.
Hal ini terbaca dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah kota Tidore Kepulauan tahun 2025. Nomor 13.A/T/LHP/DJPKN.VI/TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.
Dalam LHP itu di jabarkan secara rinci bahwa besaran nilai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan tidak memiliki dasar perhitungan yang memadai. Buktinya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada LRA tahun 2025 menyajikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp331.055.157.643.00 dengan realisasi sebesar Rp311.064.594.879.00 atau 93,96 % dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya merupakan realisasi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp4.438.000.000.00.
Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan atau direalisasikan karena Pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD. Dan Tunjangan perumahan tersebut direalisasikan bagi tiga pimpinan dan sebanyak 22 anggota DPRD. Hasil pemeriksaan atas penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD tahun 2005 menunjukkan ada permasalahan.
Penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD tidak diatur dalam peraturan kepala daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan penetapan besaran tunjangan DPRD tersebut hanya diatur melalui keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 1.9 tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan uang representasi, tunjangan dan operasional dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan besaran sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp30,000.000 per bulan.
2.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp28,000.000.00 per bulan.
3. Anggota DPRD sebesar Rp13,000.000 per bulan
Hasil konfirmasi bidang anggaran BPKAD diketahui bahwa pemerintah kota Tidore Kepulauan telah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2022. Namun perubahan tersebut belum diikuti dengan penyesuaian Peraturan Wali Kota Nomor 34 tahun 2017 tentang pelaksanaan hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagai turunan dari peraturan daerah tersebut.
Selain itu seharusnya dalam proses penyesuaian peraturan Wali Kota tersebut dilakukan oleh SKPD teknis dalam hal ini sekretariat DPRD yang kemudian disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan. Namun hal tersebut belum dilakukan
Penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD belum didasarkan standar harga setempat yang berlaku.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD tersebut belum didukung penilaian harga yang wajar berdasarkan survei atau penilaian independen. Kepala Bidang Anggaran BPKAD menjelaskan bahwa penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD belum didukung oleh penilaian harga yang wajar berdasarkan survei atau penilaian independen. Penetapan besaran tunjangan perumahan tersebut hanya berdasarkan hasil kesepakatan. Namun sampai dengan pemeriksaan BPK belum pernah dilaksanakan survei atau penilaian independen tersebut.
Kondisi tersebut mengakibatkan penetapan besaran nilai tunjangan perumahan DPRD berpotensi tidak sesuai dengan harga pasar daerah setempat.
Hal itu disebabkan Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran dalam mengusulkan besaran tunjangan perumahan DPRD belum didukung kertas kerja penilaian harga wajar berdasarkan survei atau penilaian independen dan belum menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan wali kota sebagai dasar pengaturan penetapan tunjangan perumahan DPRD untuk ditetapkan oleh Walikota.
Atas kondisi tersebut Pemerintah Kota Tidore melalui Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Wali Kota Tidore Kepulauan untuk menginstruksikan Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran menyusun dan mengusulkan tunjangan perumahan DPRD dengan didukung serta kerja penilaian harga yang wajar berdasarkan survei atau penilaian independen untuk ditetapkan sebagai peraturan wali kota sebagai dasar pengaturan penetapan tunjangan perumahan DPRD. (Red)