BPK Ungkap Diknas Kota Ternate Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 Selisih Tembus Rp11,1 Milyar

Dinas Pendidikan Kota Ternate

TERNATE,LM.com- Realisasi belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dinas Pendidikan Kota Ternate tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 17.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 pada tabel perbandingan realisasi LO dan LRA tahun 2025 yang telah diaudit, total realisasi pada Laporan Operasional (LO) tercatat sebesar Rp20.158.268.247,00, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencapai Rp25.138.224.600,00. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp4.979.956.353,00 antara kedua laporan tersebut.

Perbedaan terbesar terdapat pada belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler. Dalam laporan LO tercatat sebesar Rp18.372.128.251,00, sementara dalam LRA mencapai Rp23.965.265.000,00. Pos belanja ini menunjukkan selisih sebesar Rp5.593.136.749,00.

Sementara itu, pada belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kinerja, realisasi LO tercatat sebesar Rp1.378.430.396,00, sedangkan realisasi LRA sebesar Rp765.250.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp613.180.396,00.

Adapun untuk belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD Reguler, kedua laporan menunjukkan angka yang sama, yakni Rp297.309.600,00. Demikian pula belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan yang masing-masing tercatat sebesar Rp110.400.000,00. Kedua pos tersebut tidak menunjukkan adanya selisih antara realisasi LO dan LRA.

Perbedaan angka antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut menjadi hal yang perlu mendapat perhatian, terutama untuk memastikan kesesuaian pencatatan, pengakuan, dan penyajian belanja dalam laporan keuangan.

Namun demikian, selisih antara LO dan LRA tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan atau kerugian keuangan. Diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen transaksi, bukti pertanggungjawaban, serta dasar pencatatan akuntansi untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tersebut.

Dengan demikian, rekonsiliasi dan penjelasan atas perbedaan realisasi belanja barang dan jasa BOSP tahun 2025 menjadi penting guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan penyajian laporan keuangan. (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *