SOFIFI,LM.com- Proyek pembangunan rumah dinas milik pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi, Tidore Kepulauan (Tikep), diduga ada kejanggalan. Pasalnya, anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.731.841.000 diperuntukkan bagi pembangunan empat unit rumah dinas pimpinan wakil rakyat. Namun di lapangan, diduga hanya tiga (3) unit rumah dinas yang terlihat dibangun yang berada dalam satu halaman dengan Kantor DPRD Maluku Utara.
Padahal, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi ada 4 orang yakni, Ikbal Ruray (Golkar,) Kuntu Hi Daud (PDIP), Husni Bopeng (Nasdem) dan Husni Salim (PKS).
Sesuai papan proyek Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, kegiatan ini dikerjakan oleh CV. Petrajaya Abadi dengan konsultan pengawas CV Putra Arena Masa. Nilai kontrak Rp2.731.841.000, dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak 17 Juli 2026.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan wartawan newsliputanmalut.com pada Senin (31/8/2026), terlihat dua unit rumah dinas dibangun berdekatan. Sementara satu unit lainnya berjarak sekitar 50-60 meter dari kedua unit tersebut.
Salah seorang kepala pekerja proyek alias bass saat dikonfirmasi mengaku awalnya direncanakan empat unit rumah, tetapi karena lahan yang disiapkan akan dialihkan untuk akses jalan, maka hanya tiga unit yang dikerjakan. “Iya, disampaikan Pak Kery hanya tiga unit rumah dinas saja yang dibangun,” ujar Bass kepada wartawan newsliputanmalut.com.
Upah Pekerja Diduga Terpotong : 17 Persen Anggaran Dibagi dengan Konsultan
Selain itu, Bass juga menyampaikan adanya ketidakwajaran pada pembayaran upah. Ia menyebut gaji pekerja dihitung dari 17 persen total anggaran per rumah. Namun, porsi tersebut diduga dibagi dua bersama konsultan atau pengawas.
“Gaji kami berasal dari 17 persen total anggaran per rumah, dan itu pun dibagi lagi dengan konsultan atau pengawas,” ungkapnya, yang diduga mengindikasikan adanya pemotongan upah pekerja.
Terpisah, wartawan media ini kemudian menghubungi pihak konsultan pengawas untuk mengonfirmasi dugaan-dugaan tersebut. Namun, konsultan beralasan sedang berada di Ternate. “Iya, nanti lusa saya ke Sofifi, baru kita ketemu,” ujar konsultan melalui pesan WhatsApp, Senin (31/8/2026).
Pada hari ketiga, wartawan tetap berupaya menghubungi pihak konsultan untuk menanyakan ketersediaannya datang ke Sofifi guna mengklarifikasi berbagai dugaan tersebut, namun ia kembali beralasan. “Saya mau ke Sofifi, tapi takut ombak,” tegasnya melalui WhatsApp, Kamis (3/9/2026).
Wartawan media ini masih terus berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait, yakni Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan kontraktor selaku pelaksana proyek, guna membuktikan kebenaran dugaan tersebut. (opan)