BPK Temukan 18 Perusahan Tambang di Malut Belum Tempatkan Jaminan Reklamasi, PT. SPM dan CV KP Terbukti Beroperasi

Flayer Ilustrasi Foto Berita

MALUT,LM.com– Pengelolaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 18 pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) terindikasi belum menempatkan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kehutanan Atas Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun Anggaran 2023 s.d. Triwulan III 2025 (Khusus Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Serta Penggunaan Kawasan Hutan Atas Kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang TA 2020 s.d. Triwulan III 2025) Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nomor: 28/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.03/12/2025 Tanggal: 22 Desember 2025

Terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen penempatan jaminan reklamasi pada sejumlah perusahaan tambang di Maluku Utara. Persoalan ini semakin serius setelah BPK melakukan pemeriksaan fisik terhadap lokasi kegiatan usaha sejumlah pemegang IUP. Hasilnya, dua perusahaan diketahui telah melakukan aktivitas pertambangan meskipun belum dilengkapi jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Kedua perusahan tersebut disebut dalam Tabel 3.12 laporan pemeriksaan BPK, yakni PT SPM dan CV KP.

Dalam tabel tersebut, CV KP tercatat mengantongi SK IUP OP tertanggal 6 Februari 2023 dengan masa berlaku hingga 6 Februari 2028. Sementara PT SPM tercatat memiliki SK IUP OP dengan tanggal penerbitan 24 Juni 2026 dan masa berlaku sampai 24 Juni 2030.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan yang seharusnya dipenuhi sebelum maupun selama menjalankan kegiatan pertambangan.

18 Perusahaan Masuk Daftar Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Lampiran 9 laporan pemeriksaan BPK, terdapat 18 pemegang IUP OP yang terindikasi belum menempatkan jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Daftar tersebut memuat sejumlah perusahan yang bergerak di sektor pertambangan dengan nomor keputusan IUP dan tanggal penerbitan masing-masing.

Berikut daftar 18 perusahaan tersebut:

1. PT MCK

2. PT OMN

3. PT SPH

4. CV A

5. CV IK

6. CV BM

7. CV BR

8. CV KP

9. CV OJ

10. CV OJ

11. CV TJR

12. PT BPJ

13. PT SCP

14. PT SPP

15. PT I

16. PT HJ

17. PT SSS

18. PT SSS

Dari daftar tersebut, terdapat dua nama yang tercatat masing-masing dua kali, yakni CV OJ dan PT SSS. Hal ini menunjukkan bahwa daftar tersebut memuat 18 entri keputusan IUP, tetapi bukan berarti terdapat 18 nama badan usaha yang seluruhnya berbeda.

Selain itu, terdapat perbedaan penulisan nama perusahaan yang perlu dikonfirmasi. Dalam Tabel 3.12, perusahaan yang disebut aktif melakukan pertambangan tanpa jaminan reklamasi adalah PT SPM. Namun, dalam Lampiran 9 tercantum PT SPH.

Perbedaan tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen asli BPK untuk memastikan apakah merupakan kesalahan penulisan atau merujuk pada dua badan usaha yang berbeda.

Jaminan Reklamasi Bukan Sekadar Administrasi

Jaminan reklamasi merupakan instrumen perlindungan lingkungan sekaligus bentuk tanggung jawab finansial perusahaan untuk memulihkan lahan bekas kegiatan pertambangan.

Tanpa jaminan tersebut, pemerintah berpotensi menghadapi kesulitan pembiayaan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, menghentikan kegiatan, atau meninggalkan lokasi tambang tanpa melakukan pemulihan lingkungan.

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 29 mengatur kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sementara Pasal 31 mengatur penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi paling lambat 30 hari kalender setelah rencana reklamasi disetujui pejabat berwenang.

Ketentuan teknis juga diatur melalui Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018.

Jaminan reklamasi dapat ditempatkan dalam bentuk rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi, atau cadangan akuntansi bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan khusus.

Pengawasan Dinas ESDM Dipertanyakan

Temuan BPK turut menyoroti fungsi pemantauan dan pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara.

BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara memerintahkan Kepala Dinas ESDM meningkatkan pengawasan terhadap mekanisme perencanaan dan penempatan jaminan reklamasi.

Dinas ESDM juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menetapkan jaminan reklamasi terhadap 18 pemegang IUP yang belum menempatkan jaminan tersebut.

Selain itu, BPK meminta agar 18 jaminan yang penempatannya belum menggunakan rekening bersama sesuai ketentuan segera diperbaiki.

Tidak hanya itu, persoalan administrasi dan pemenuhan kewajiban lingkungan pada 32 pemegang IUP juga menjadi perhatian. Dinas ESDM diminta memastikan kelengkapan dokumen rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Gubernur Berkomitmen Tindak Lanjuti Temuan

Dalam laporan pemeriksaan, Kepala Dinas ESDM menyatakan menerima hasil pemeriksaan dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Gubernur Maluku Utara juga menyatakan sependapat dengan rekomendasi tersebut. Tindak lanjut yang dijanjikan meliputi penerbitan surat perintah kepada Kepala Dinas ESDM, koordinasi dengan Kementerian ESDM, serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kewajiban perusahaan tambang.

Pemerintah provinsi juga menjanjikan bukti penempatan 18 jaminan reklamasi menggunakan rekening bersama sesuai ketentuan.

Meski demikian, komitmen administratif tersebut masih harus dibuktikan melalui realisasi di lapangan.

Publik perlu mengetahui apakah seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar pemeriksaan benar-benar telah memenuhi kewajiban jaminan reklamasi. Terlebih, BPK telah menemukan adanya perusahaan yang tetap melakukan aktivitas pertambangan meskipun belum dilengkapi jaminan tersebut.

Persoalannya bukan semata-mata kelengkapan dokumen perizinan. Ada tanggung jawab pemulihan lingkungan yang harus dipastikan sejak kegiatan pertambangan berlangsung.

Jika perusahaan berhenti beroperasi atau meninggalkan lokasi tambang tanpa melakukan reklamasi, siapa yang akan menanggung biaya pemulihan kerusakan lingkungan tersebut?

Jangan sampai kewajiban perusahaan tambang yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi justru berakhir menjadi beban pemerintah dan masyarakat Maluku Utara. (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *