
JAKARTA,LM.com– Ketua PB-FORMMALUT JABODETABEK, M. Reza A. Syadik, menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, tetapi juga membongkar siapa aktor intelektual yang berada di balik kasus tersebut.
Menurut Reza, pengungkapan yang disebut dilakukan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 terhadap sejumlah pihak berinisial LSP, ASN, EH, dan SU harus menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri motif, jaringan, serta kemungkinan adanya pihak yang memiliki kepentingan lebih besar.
Namun, Reza menegaskan, agenda penegakan hukum tersebut semestinya tidak hanya menyasar perkara penyadapan. Ia meminta Kapolri juga membuka kembali dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan korporasi dalam pusaran bisnis pertambangan ekstraktif di Provinsi Maluku Utara.
Salah satu perusahan yang menjadi sorotan adalah PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.
Reza menduga terdapat persoalan serius dalam aktivitas pertambangan perusahaan tersebut, termasuk indikasi praktik penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Ia juga meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan LSP dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel di Maluku Utara.
“Polri harus berani menelusuri seluruh jejaring yang diduga berada di belakang aktivitas pertambangan bermasalah. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh,” menjadi penekanan sikap Reza
Menurutnya, persoalan PT Position tidak bisa dilepaskan dari insiden penolakan masyarakat adat Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, terhadap aktivitas perusahaan tersebut.
Dalam peristiwa itu, sebanyak 27 warga dilaporkan diamankan Polda Maluku Utara, sementara 11 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 2025. Saat itu, Polda Maluku Utara dipimpin Kapolda Waris Agono.
Bagi Reza, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pendekatan penegakan hukum dalam konflik antara masyarakat adat dan korporasi pertambangan.
Ia mempertanyakan mengapa protes masyarakat terhadap aktivitas perusahaan justru berujung pada proses hukum terhadap warga, sementara dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan perusahaan harus ditelusuri secara transparan.
Soroti Dugaan Aktivitas di Luar Konsesi
Reza juga menyoroti dokumen yang disebut dimiliki Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk Surat Tugas Nomor ST.136/GakkumHUT.II/GKM.01.03/TU/B/2025.
Berdasarkan informasi dalam dokumen tersebut, terdapat indikasi aktivitas pembukaan jalan oleh PT Position di luar wilayah konsesi perusahaan dan memasuki wilayah izin pertambangan milik perusahaan lain.
Rinciannya, pembukaan jalan sepanjang 1,2 kilometer di wilayah IUP PT Wana Kencana Mineral, sepanjang 6,5 kilometer di wilayah IUP PT Weda Bay Nikel, serta 2,7 kilometer di wilayah IUP PT Pahala Milik Abadi.
Total panjang jalan yang disebut dibuka mencapai 10,4 kilometer
Reza menilai temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut legalitas pembukaan jalan, tetapi juga kemungkinan adanya aktivitas pengambilan material mineral di wilayah yang bukan menjadi bagian dari konsesi PT Position.
“Pertanyaan mendasarnya, setelah pembukaan jalan dilakukan di wilayah IUP perusahaan lain, apakah terdapat aktivitas pengambilan material nikel? Jika ada, ke mana material tersebut dibawa dan bagaimana pertanggungjawaban perizinannya? Ini harus dibuka secara terang,” tegasnya.
Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen perizinan, koordinat wilayah kegiatan, citra satelit, hasil produksi, hingga jalur pengangkutan material untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam aktivitas tersebut.
Tantangan bagi Kapolri dan Kapolda Maluku Utara
Reza menilai persoalan ini menjadi tantangan bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memastikan institusi Polri menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan penting dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pertambangan.
Secara khusus, ia mendesak Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas pertambangan PT Position di Halmahera Timur.
Penyelidikan tersebut, menurutnya, harus mencakup dugaan aktivitas di luar wilayah konsesi, pembukaan akses jalan di wilayah IUP perusahaan lain, serta kemungkinan kegiatan di kawasan hutan tanpa persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan.
Reza juga meminta aparat tidak hanya memeriksa aktivitas operasional di lapangan, tetapi menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Desak Evaluasi IUP PT Position
Di akhir pernyataannya, Reza meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya dalam pengawasan dan penertiban izin usaha pertambangan yang diduga bermasalah.
Ia bahkan mendesak pemerintah mencabut IUP perusahaan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran serius, termasuk IUP PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.
“Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas. Jika perusahaan tambang terbukti melakukan praktik ilegal mining, jangan ada kompromi. Evaluasi bahkan cabut IUP PT Position apabila pelanggaran hukumnya terbukti. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi,” tutup Reza.
PB-FORMMALUT JABODETABEK menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara harus berpijak pada supremasi hukum, perlindungan hak masyarakat adat, serta kepentingan negara. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada masyarakat yang melakukan protes, tetapi juga harus menyentuh korporasi dan pihak-pihak yang diduga berada di belakang aktivitas pertambangan bermasalah. (Red)