Bupati James Uang Sebut Wilayah Loloda Hutan Kosong. Sahrir Jamsin: Bupati Harus Berpihak pada Masyarakat Terpencil Bukan Sebut Wilayah Loloda Hutan

Sahrir Jamsin

JAILOLO,LM.com-  Pernyataan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang menyebut pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Loloda sama halnya dengan membangun gedung di tengah hutan menuai kritik. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan sensitivitas seorang kepala daerah terhadap kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Sahrir Jamsin menilai, seorang Bupati seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Sebab, setiap ucapan kepala daerah bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan juga mencerminkan cara pandang pemerintah terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Sahrir, persoalan utama dari pernyataan tersebut bukan hanya terletak pada pilihan kata, tetapi juga pada perspektif pembangunan yang seolah-olah menempatkan keterisolasian wilayah sebagai hambatan untuk menghadirkan pelayanan publik.

“Kalau membangun rumah sakit di Loloda dianggap seperti membangun gedung di tengah hutan, lalu bagaimana Pemerintah memandang masyarakat yang setiap hari hidup dan menggantungkan harapan di wilayah tersebut? Loloda bukan hutan kosong. Di sana ada manusia, ada kehidupan, dan ada hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah,” tegas Sahrir.

Ia menjelaskan, dalam perspektif ekonomi pembangunan, keterisolasian wilayah seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi pembangunan, bukan justru menjadi pembenaran untuk mengurangi perhatian.

Sahrir mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, melalui konsep *Development as Freedom*. Dalam pandangan tersebut, pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

“Rumah sakit bukan sekadar bangunan fisik. Ia merupakan investasi sosial yang menyangkut keselamatan manusia. Ketika masyarakat Loloda harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka kehadiran fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar, bukan sekadar pilihan kebijakan,” ujarnya

Lebih lanjut, Sahrir menilai Pemerintah Daerah tidak boleh hanya menggunakan pertimbangan efisiensi teknis dan ekonomi jangka pendek dalam menentukan arah pembangunan. Sebab, wilayah yang sulit dijangkau justru membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan pemikiran John Rawls tentang keadilan distributif, bahwa kebijakan publik semestinya memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.

Dalam konteks Halmahera Barat, masyarakat Loloda tidak boleh terus-menerus menjadi kelompok yang berada di pinggiran prioritas pembangunan hanya karena persoalan geografis.

“Jangan sampai wilayah yang paling membutuhkan kehadiran pemerintah justru dianggap sebagai wilayah yang tidak layak mendapatkan pembangunan. Jika logika seperti ini dipertahankan, maka ketimpangan akan terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya,” lanjutnya

Selain mengkritisi pernyataan Bupati, Sahrir juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membuka penjelasan secara transparan mengenai polemik pembangunan RSP, khususnya terkait rencana awal pembangunan di Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, dan pemindahan lokasi ke Kecamatan Ibu.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan pemindahan lokasi, kajian teknis yang digunakan, persetujuan kementerian terkait, perkembangan fisik pekerjaan, serta pertanggungjawaban anggaran proyek tersebut.

“Jangan hanya memberikan penjelasan melalui pernyataan politik. Publik membutuhkan data, dokumen, dan pertanggungjawaban yang bisa diuji. Apalagi ini menyangkut anggaran negara dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan pembangunan RSP tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai sulit atau mudahnya akses menuju Loloda. Pemerintah harus memastikan bahwa persoalan teknis tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Menurut Sahrir, seorang Kepala Daerah tidak cukup hanya mampu membangun wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Ukuran keberhasilan kepemimpinan justru terlihat dari kemampuannya menghadirkan pembangunan bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

“Menjadi bupati bukan hanya tentang memimpin wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan masyarakat yang berada di wilayah paling terpencil tidak ditinggalkan. Jabatan kepala daerah adalah amanah untuk menghadirkan keadilan pembangunan, bukan menentukan masyarakat mana yang lebih pantas mendapatkan perhatian,” tutupnya (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *