
“POLRI akan mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menentukan prioritas penegakan hukum. Perusahan yang beroperasi secara legal akan dilindungi, sementara praktik Pertambangan ilegal menjadi sasaran Penertiban“.
JAKARTA,LM.com- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan arahan strategis untuk memperkuat penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Presiden menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang apabila diperlukan untuk memastikan kepentingan nasional menjadi prioritas.
Menurut Prabowo, investor tetap dapat berpartisipasi dalam pembiayaan kegiatan pertambangan. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar kegiatan ekspor komoditas dilakukan melalui satu pintu guna memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran penerimaan negara.
Kapolri Siapkan Pendataan dan Penertiban IUP
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polri akan melakukan pendataan terhadap IUP di seluruh Indonesia untuk menentukan prioritas penegakan hukum.
Pendataan tersebut akan melibatkan jajaran Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Suyudi menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kapolri menegaskan bahwa pendataan diperlukan untuk mengidentifikasi izin pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan dan penindakan.
Polri juga menegaskan pentingnya membedakan perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan ketentuan hukum dengan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dasar perizinan sah.
Prinsipnya, penegakan hukum harus berjalan tegas terhadap pelanggaran, sementara perusahaan yang mematuhi ketentuan hukum perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
Syahganda Soroti Penegakan Hukum dan Kepentingan Negara
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, turut membahas arahan Presiden bersama Kapolri dalam pertemuan tersebut.
Pembahasan mencakup penguatan komunikasi pemerintah, penanganan berbagai persoalan hukum, serta tindak lanjut terhadap arahan Presiden mengenai pemberantasan praktik ilegal, termasuk di sektor pertambangan.
Sinergi antara pemerintah dan Polri diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dipahami masyarakat.
Momentum Evaluasi Tata Kelola Pertambangan Nasional
Arahan Presiden dan langkah pendataan IUP oleh Polri menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola pertambangan nasional.
Pengawasan tidak cukup hanya berorientasi pada kepemilikan dokumen perizinan. Pemerintah juga perlu memastikan kepatuhan terhadap batas wilayah konsesi, persetujuan lingkungan, kewajiban produksi, pelaporan penjualan, pembayaran penerimaan negara, serta ketentuan ekspor.
Dengan demikian, perusahan yang menjalankan kegiatan secara sah memperoleh kepastian hukum, sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menutup ruang pertambangan ilegal, mencegah kebocoran kekayaan negara, dan memastikan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kekayaan tambang Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan negara dan masyarakat. (Ikhy)