
SOFIFI,LM.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti belum dikenakannya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Temuan tersebut tercantum dalam dokumen hasil pemeriksaan BPK Nomor : 12.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 pada Lampiran 27, nomor temuan 14, yang mengungkap adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada dua SKPD yang belum dikenakan denda sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Dua instansi yang menjadi perhatian dalam temuan tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara.
BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas PUPR untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melaksanakan pengendalian kontrak sesuai ketentuan. Pengawasan terhadap progres pekerjaan juga harus dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Selain itu, BPK meminta agar denda keterlambatan diproses sesuai ketentuan dan disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan dokumen tersebut, total denda keterlambatan yang direkomendasikan mencapai Rp451.321.971,46.
Temuan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap kontrak kerja, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
BPK juga menekankan pentingnya tanggung jawab pejabat terkait dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan segera melakukan langkah tindak lanjut, termasuk memproses pengenaan denda dan memastikan penyetoran ke kas daerah sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pengawasan terhadap progres pekerjaan juga harus dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Selain itu, BPK meminta agar denda keterlambatan diproses sesuai ketentuan dan disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan dokumen tersebut, total denda keterlambatan yang direkomendasikan mencapai Rp451.321.971,46.
Temuan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap kontrak kerja, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
BPK juga menekankan pentingnya tanggung jawab pejabat terkait dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan segera melakukan langkah tindak lanjut, termasuk memproses pengenaan denda dan memastikan penyetoran ke kas daerah sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan. (Red)