Buruh Gebrak Halmahera Tengah Desak UMK Naik 66,78 Persen. Massa Minta Temui Bupati Ikram

Flayer Foto Berita

“Aksi GEBRAK Halteng Sempat Memanas dan Ricuh, Situasi Kembali Kondusif Setelah Diamankan Aparat. Delapan Tuntutan Disuarakan, Mulai dari Pembentukan Dewan Pengupahan hingga Penolakan Kebijakan Upah yang Dinilai Tidak Berpihak kepada Buru“.

HALTENG,LM.com– Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Halmahera Tengah menggelar aksi damai untuk menyuarakan tuntutan perbaikan kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Dalam aksi tersebut, massa buruh melalui Koordinator Lapangan (Korlap), Safrudin Abdu dari Serikat Buruh PSMI, meminta agar dapat bertemu langsung dengan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah.

Aksi yang berlangsung hari ini sempat diwarnai ketegangan hingga terjadi kericuhan. Namun, situasi kembali kondusif setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan mengendalikan keadaan.

Massa aksi tetap menyampaikan tuntutan agar pimpinan daerah membuka ruang dialog dan memberikan respons terhadap persoalan kesejahteraan buruh di tengah pesatnya pertumbuhan industri pertambangan dan pengolahan nikel di Halmahera Tengah

DELAPAN TUNTUTAN ALIANSI GEBRAK HALMAHERA TENGAH

1. Pembentukan Dewan Pengupahan 2026–2028 Mendesak DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah segera membentuk Dewan Pengupahan periode 2026–2028.

2. Penetapan UMK dan UMSK sesuai KHL Mendesak Pemerintah Kabupaten menetapkan UMK dan UMSK Halmahera Tengah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

3. Kenaikan UMK 66,78 persen Menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 66,78 persen.

4. Penetapan UMP dan UMSP sesuai regulasi Mendesak penetapan UMP dan UMSP berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026.

5. Hentikan politisasi upah Menolak segala bentuk politisasi kebijakan pengupahan yang merugikan pekerja.

6. Menolak kenaikan UMP 4 persen dan UMSP 3,99 persen Menolak penetapan kenaikan upah tersebut karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak buruh.

7. Mengecam keterwakilan serikat pekerja Mengecam keterwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Dewan Pengupahan yang menetapkan UMP 4 persen dan UMSP 3,99 persen, yang dinilai tidak sesuai konstitusi.

8. Kritik terhadap pimpinan daerah GEBRAK menyebut Gubernur Sherly Tjoanda dan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji sebagai pejabat politik upah murah.

Tuntutan utama GEBRAK: Kenaikan UMK Halmahera Tengah sebesar 66,78 persen dan pembentukan Dewan Pengupahan periode 2026–2028. (Ikhy)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *