TERNATE,LM.com- Penolakan rencana pinjaman alias utang Pemerintahan Gubernur, Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe tidak hanya datang Mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun Organisasi Kepemudaan (OKP), tetapi juga dari Mantan Wakil Bupati Halmahera Utara dua periode, Muhlis Tapi-Tapi.
Dilansir dari akun remi tiktok milik Abd Rahim Odeyani secara live disebarluaskan Mantan Wakil Bupati Halmehera Utara yang juga fungsionaris DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini secara tegas mengatakan bahwa diberbagai tempat ada diskusi tentang bagaimana merespon kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan dia juga beberapa kali menyampaikan terkait jalan trans kieraha yang waktu itu sempat heboh karena di cakapkan berbagai pihak.
“Bahkan kami sendiri pun mengundang dan mendiskusikan tentang jalan trans kieraha. Menurut saya, kalau Gubernur Sherly itu punya jaringan di Pusat yang memungkinkan, karena selama ini menunjukkan bahwa beberapa Menteri di hadirkan di Maluku Utara maka dengan jaringan itu kenapa jalan trans kieraha tidak digeser menjadi tanggunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan harus membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara,”tegas Muhlis Tapi-Tapi
Lanjut Muhlis, sekarang kita mendengar ada kebijakan baru lagi, harus berhutang Rp1 Triliun untuk menutupi infrastruktus yang menjadi rencana pembangunan dia di Provinsi Maluku Utara. Harusnya ini semua menjadi tanggungan anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jaringan yang dia (Gubernur) miliki. Tapikan, ternyata semua tidak terbukti dan pada akhirnya berhutang dan membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Sementara APBD kita membayar tenaga kintrak PPPK saja sudah kewalahan. Dimana Sherly kinerjanya, jaringan nya yang selama ini seolah-olah popularitasnya tapi tidak berbanding dengan kinerjanya,”pungkas Muhlis
Hingga berita ini dipublish Redaksi media ini masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku Utara ikwal rencana pinjaman Rp1 Triliun kr Bank Jakarta (Red)