HALTENG,LM.com- Polemik pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Patani–Gebe–Kepulauan kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi narasi yang mempertanyakan transparansi, aktor politik, dan dugaan kepentingan ekonomi di balik pemekaran, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Penerangan Badan Koordinasi (BAKOR) CDOB Patani–Gebe–Kepulauan, Badar Manai, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus ditempatkan dalam kerangka aspirasi masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Menurut Badar, perjuangan membentuk daerah otonomi baru tidak semestinya langsung dipersepsikan sebagai agenda pembagian kekuasaan. Substansi yang perlu dibahas adalah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan infrastruktur yang merata, perluasan kesempatan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan di wilayah Patani dan Kepulauan Gebe.
Ia menilai kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, setiap penilaian terhadap perjuangan pemekaran harus didukung data, kajian, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemekaran bukan semata-mata soal membentuk pemerintahan baru, apalagi untuk membagi-bagi kekuasaan. Perjuangan ini harus dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan infrastruktur yang merata, serta akses ekonomi dan sosial yang lebih baik,” demikian rumusan pernyataan yang disiapkan untuk Badar Manai.
Badar Manai: Jangan Samakan Aspirasi Rakyat dengan Kepentingan Elite
Badar menekankan pentingnya membedakan aspirasi masyarakat dari dugaan kepentingan politik kelompok tertentu. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, maupun unsur politik dalam menyampaikan aspirasi pemekaran tidak serta-merta membuktikan adanya agenda tersembunyi.
Menurutnya, perjuangan CDOB Patani–Gebe–Kepulauan perlu dinilai berdasarkan tujuan, proses, dokumen, serta manfaat yang hendak diwujudkan bagi masyarakat.
Karena itu, pertanyaan mengenai siapa penggagas, pendorong, dan pihak yang berkepentingan dalam pemekaran perlu dijawab melalui keterbukaan informasi dan penjelasan yang dapat diuji secara objektif.
Bagi Badar, transparansi bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, keterbukaan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pengusulan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesiapan fiskal, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kemampuan menjalankan pemerintahan secara berkelanjutan merupakan sejumlah aspek penting dalam pembahasan pembentukan daerah otonomi baru.
Badar menilai seluruh pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui kajian yang komprehensif. Kajian itu mencakup potensi pendapatan daerah, proyeksi belanja pemerintahan, kebutuhan aparatur, kesiapan fasilitas pelayanan publik, serta kemampuan membiayai pembangunan dalam jangka panjang.
Namun, pembahasan mengenai berbagai tantangan tersebut juga harus memberikan ruang yang adil bagi aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kajian dan memperbaiki perencanaan, bukan menjadi alasan untuk menutup ruang dialog.
Ukuran Pemekaran Bukan Jabatan, Melainkan Kesejahteraan
BAKOR CDOB Patani–Gebe–Kepulauan perlu memastikan bahwa perjuangan pembentukan daerah baru tidak berhenti pada pembentukan struktur pemerintahan atau penambahan jabatan birokrasi.
Tujuan utamanya harus diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, ketersediaan air bersih dan listrik, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Pembentukan daerah baru juga perlu dinilai dari kemampuannya memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Karena itu, perencanaan pemekaran harus disertai target pembangunan yang jelas, pembiayaan yang realistis, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara terbuka.
Substansi perjuangan bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, melainkan memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya.
Menanggapi dugaan kepentingan politik dan ekonomi di balik pemekaran, keterbukaan dokumen dan pemeriksaan fakta menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Informasi mengenai proses organisasi, hasil kajian, tahapan pengusulan, dan pihak-pihak yang terlibat perlu dijelaskan berdasarkan dokumen yang tersedia serta kewenangan masing-masing pihak.
Setiap dugaan mengenai agenda tersembunyi harus didukung bukti yang dapat diperiksa. Pada saat yang sama, pihak yang memperjuangkan CDOB juga harus terbuka terhadap pertanyaan dan evaluasi masyarakat.
Pendekatan ini diperlukan agar polemik tidak berkembang menjadi pertentangan antarkelompok yang justru mengalihkan perhatian dari kebutuhan pembangunan masyarakat.
Pembentukan daerah otonomi baru tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan aspirasi politik atau dukungan kelompok tertentu. Prosesnya harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ikhy)