TERNATE,LM.com- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) melalukan pungut Rp10.000 untuk retribusi sampah dan selanjutnya disetor ke Pemerintah Kota Ternate, kemudian pungut biaya Abodemen sebesar Rp15 ribu/rumah adalah iuran wajib itu diperuntuhkan perbaikan kalau terjadi kerusakan pipa, biaya pembelian obat untuk air dan operasional di PDAM. Kami menarik biaya Abodemen dari masyarakat karena Pemkot Ternate tidak lagi memberikan penyertaan modal ke PDAM sehingga, PDAM membiayai setiap kerusakan pipa dari hasil pembayaran Abodemen.
“Untuk retribusi sampah setiap bulan langsung setor ke Kas Daerah, sementara uang Iuran wajib itu digunakan kalau terjadi kebocoran pipa karena masyarakat sering membakar sampah dan terkena pipa sehingga pipa bocor dan rusak, kemudian ada pembangunan atau juga ada galian dari masyarakat dan biaya administrasi penunjang lain nya di kantor ini,” ujarnya
Menanggapi pernyatan Direktur Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate, Firman Sjah terkait retribusi sampah dan Rp10.000 dan iuran wajib Abodemen Rp15.000 untuk seluruh pelanggan di Kota Ternate mendapat sorotan dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta.
Kepada Redaksi Media ini, Koordinator Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta, Irwan Abd Hamid mengatakan, pembayaran retribusi dan pemeliharaan Sambungan Rumah (SR) adalah bagian dari peningkatan kapasitas Pelanggan yg ada di kota Ternate hanya saja, untuk memastikan penggunaan anggaran itu sesuai peruntukan atau tidak perlu dilakukan penyelidikan dan itu menjadi ranah aparat penegak hukum (APH). Sebab, dibeberapa daerah di Indonesia pernah terjadi hal serupa dan setelah ditelusuri barulah terungkap ada dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran yang akibatnya mereka di proses Hukum.
“Di Kota Ternate ini ada sekitar 30.000 lebih pelanggan di PDAM air Ternate, kalau di akumulasikan perumah Rp15000x30.000 rumah sebagai pengguna air maka setiap bulan iuran wajib atau abodemen yang dibayarkan masyarakat sebesar Rp450.000.000 dan kalau di kalikan dengan 12 bulan maka iuran wajib abodemen yang di bayar pelanggan itu tembus Rp5.4 milyar. Nilai ini tentunya sangat fantastis kalau di selidiki 5 tahun kebelakang sejak 2025,”tandas Irwan
Lanjut Irwan, masalah ini tentunya menjadi tanggung jawab Direktur PDAM yang baru maupun Direktur-Direktur sebelumnya maka harus dimintai pertanggung jawab. “Untuk itu saya meminta Direktorat Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Malut harus lakukan penyelidikan terhadap masalah di PDAM Kota Ternate,”pungkasnya
Lanjut Irwan, jika desakan ini pun tidak direspon oleh Ditreskrimsus maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran di Markas Besar (Mabes) Polri Jakarta sehingga masalah ini bisa menjadi atensi ke Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman untuk segera menurunkan tim ke PDAM Kota Ternate. “Kita akan gelar Demo di Mabes Polri kalau, Polda mendiamkan masalah ini,”tegas Irwan
Irwan mengatakan, terkait soal pembayaran retribusi dan pemeliharaan Sambungan Rumah (SR) adalah bagian dari peningkatan kapasitas Pelanggan tentu harus menjadi perhatian Walikota Ternate.
“Jadi, kami juga mendesak Walikota Ternate selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk mencopot jabatan Dirut karena dianggap tidak memahami regulasi soal manajemen pengelolaan Keuangan pada Perumda Ake Gasle Kota Ternate,”pungkasnya (Red)