TERNATE,LM.com- Dugaan pungutan liar (Pungli) pengadaan toga wisuda dilingkungan kampus Universitas Khairun (Unkhair) Ternate terungkap. Hal ini terungkap melalui aksi oleh sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unkhair (AMPUH) di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Kamis (08/10/2026).
Dalam orasinya, sejumlah Mahasiswa menyampaikan bahwa Undang-Undang melarang setiap perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendirl, orang lain, atau korporasi serta merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Karena itu, dugaan pungutan liar (pungli) toga Universitas Khairun harus diuji secara menvlyeluruh melalui dasar hukum, bukti transaksi, pencatatan, penyetoran kemana, dan pertanggungjawaban.
“Dugaan pungutan liar (pungli) ini tidak cukup dijawab dengan klarifikasi tim ferifikasi internal Unkhair maka kami mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memanggil dan memeriksa pihak-pihak yangbterlibat dalam pengelolaan sewa toga dan jubah wisuda di lingkungan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Unkhair,”teriak salah satu orator dalam menyampaikan aspirasi di depan Kejati Malut
Menurut Mahasiswa, tim ferifikasi internal yang dibentuk Rektor Unkhair yang disampaikan diberbagai media menyebutkankan sekitar 200 dari 700 wisudawan sebagai analogi sesat mekanisme pinjam toga wisudawan dengan Rp250 ribu sebagai jaminan. Keterangan tersebut perlu diuji melalui data dan dokumen untuk memastikan jumlah mahasiswa yang membayar.
Kalau Rp250.000 disebut sebagai uang jaminan, apa dasar hukumnya? Apakah terdapat Keputusan atau Peraturan Rektor yang menjadi dasar penetapan tarif dan penerimaan (pungutan liar) tersebut? Jika tidak ada, AMPUH mendesak Kejati Malut memeriksa kewenangan, mekanisme penerimaan, pencatatan, dan aliran dana hasil pungli tersebut.
“Kami juga meminta Kejati Malut melakukan pencocokan data wisudawan sejak periode 2021-2025 dengan bukti pembayaran toga. Berdasarkan jumlah 4.028 wisudawan periode sebelumnya, apabila masing-masing membayar Rp250.000 maka pungutan liar ini tembus angka Rp1,007 Miliyar lebih. Angka pungli yang fantastis ini, perlu ditarik ke periode kepemimpinan Rektor Unkhair periode sebelumnya, karena itu kami juga mendesak Kejati Malut bisa melakukan uji berdasarkan bukti apakah terdapat pungutan tanpa dasar hukum, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, menguntungkan pihak tertentu, maupun unsur tindak pidana lainnya,”ujar Mahasiswa
Jika pungli sewa toga dan jubah wisuda melalui mekanisme pinjam atau sebagai uang jaminan di Unkhair Ternate harus di buktikan dengan dokumen. “Kejati Malut harus memanggil BAAK Unkhair Ternate untuk menguji dasar Hukum sewa toga dan telusuri aliran dana itu disetor kemana,”pungkasnya
Diketahui, Kepala Biro Akademik dan Perenecaan (BAKP/BAAK) Unkhair Ternate 2021-2025 dijabat oleh Nurdewi Rizka.
Dasar Hukum Pasal 423 KUHP mengenai pejabat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.
Dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
Diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap pimpinan kampus Universitas Khairun Ternate. (Red)