HALTENG,LM.com- Aktivitas pertambangan nikel di kawasan Fritu Wale, Desa Fritu, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, menjadi sorotan, menyusul dugaan berlanjutnya kegiatan penambangan oleh PT Harum Sukses Mining (HSM) setelah kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) periode 2024–2026 disebut telah terpenuhi alias habis.
Informasi tersebut memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen persetujuan RKAB, realisasi produksi, serta data operasional perusahaan di lapangan. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat dokumen pendukung yang disertakan untuk memastikan apakah kegiatan yang dilaporkan berlangsung tersebut melampaui kuota yang disetujui atau memiliki dasar perizinan lain yang masih berlaku.
Sorotan juga mengarah pada dugaan keterkaitan perusahan dengan jaringan usaha yang berhubungan dengan CNGR melalui PT Multi Usaha Sejahati (MUS). Dalam informasi yang beredar, MUS disebut memiliki 55 persen saham PT Harum Sukses Mining. Struktur kepemilikan tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen perusahaan dan data resmi yang relevan.
Kuota Produksi di Pertanyakan.
Sejumlah sumber lapangan, sebagaimana disampaikan dalam informasi yang diterima redaksi, menyebut kuota RKAB PT Harum Sukses Mining untuk periode 2024–2026 telah terpenuhi. Pada saat yang sama, aktivitas alat berat dan penggalian di kawasan pertambangan tersebut dilaporkan masih terlihat.
Apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah perlu menelusuri kesesuaian antara volume produksi aktual, kuota yang telah disetujui, dan dasar hukum pelaksanaan kegiatan pertambangan pada periode terkait.
Sebab, RKAB merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan. Karena itu, pemeriksaan perlu memastikan status persetujuan yang berlaku, batas produksi yang diizinkan, serta ketentuan yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administratif maupun pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dokumen, data produksi, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada laporan aktivitas di lapangan.
Dugaan Penyimpangan RKAB 2024-2026 Perlu Ditelusuri
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan ketidaksesuaian antara kuota dalam dokumen RKAB dan realisasi produksi di lapangan selama periode 2024 hingga 2026.
Informasi yang diterima Redaksi mempertanyakan apakah dugaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui audit produksi, pemeriksaan administrasi, atau penyelidikan oleh instansi berwenang.
Untuk memastikan duduk persoalan, diperlukan keterbukaan mengenai hasil pengawasan, data realisasi produksi, serta tindak lanjut atas laporan atau temuan yang telah disampaikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran oleh perusahan maupun menyimpulkan bahwa aparat tidak melakukan penindakan. Konfirmasi dari instansi terkait diperlukan untuk menjelaskan perkembangan pemeriksaan dan langkah yang telah ditempuh.
Pemerintah Didesak Lakukan Audit dan Perkuat Pengawasan
Menanggapi dugaan tersebut, pemerhati lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui Pemuda Peduli Sumber Daya Alam (PP SDA) Jakarta, Rara Hairun mendorong Pemerintah Provinsl maupun Pemerintah Pusat untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di Halmahera Tengah.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan meliputi :
1. Audit produksi independen, guna membandingkan volume penggalian dan realisasi produksi dengan kuota RKAB yang disetujui.
2. Penelusuran distribusi material nikel, untuk memeriksa kesesuaian volume penjualan atau pengiriman dengan data produksi dan dokumen pengangkutan.
3. Pemeriksaan dugaan ketidaksesuaian RKAB, termasuk menelusuri laporan dan temuan selama periode 2024–2026.
4. Penguatan pengawasan lapangan, melalui pemeriksaan berkala, transparansi informasi yang dapat diakses publik, serta mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status operasional perusahaan, kepatuhan terhadap kuota produksi, dan tindak lanjut yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran.
“Kekayaan alam bukan untuk dieksploitasi di luar aturan main. RKAB bukan sekadar dokumen di lemari, tetapi menjadi bagian dari pengendalian kegiatan pertambangan. Jika kuota telah terpenuhi, status kegiatan berikutnya harus diperiksa berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku,” demikian pernyataan seorang pemerhati tambang di Halmahera Tengah sebagaimana dikutip dalam bahan informasi yang diterima redaksi.
Hingga berita ini dipublish Redaksi News Liputan Malut membuka ruang klarifikasi bagi PT Harum Sukses Mining, PT Multi Usaha Sejahati, pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan CNGR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara.
Klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan status RKAB perusahaan, realisasi produksi, perkembangan pengawasan, serta kebenaran informasi mengenai struktur kepemilikan dan dugaan aktivitas penambangan setelah kuota terpenuhi.
Apabila terdapat dokumen atau penjelasan resmi yang relevan, Redaksi akan mempertimbangkannya untuk melengkapi dan memperbarui pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan.
Sebab, Pengawasan pertambangan membutuhkan keterbukaan data, kepastian hukum, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan pelanggaran perlu ditelusuri secara objektif, sementara pihak yang disebut dalam pemberitaan harus memperoleh kesempatan yang layak untuk memberikan penjelasan. (Ikhy)