
HALTENG,LM.com– Masa kontrak pelaksanaan proyek pembangunan jalan ruas Trans Waleh–Simpang Yeke di Kabupaten Halmahera Tengah jadi sorotan Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Halmahera Tengah.
Sebab, organisasi itu menilai durasi pekerjaan selama 357 hari kalender sejak penandatanganan kontrak pada 15 Desember 2025 untuk ruas jalan sepanjang 5,6 kilometer tersebut terindikasi tidak wajar. Terlebih, saat ini sisa waktu pengerjaan hanya menyisakan 15 hari, sehingga muncul dugaan lemahnya manajemen waktu, efisiensi anggaran, serta perencanaan proyek.
Menurut LPP Tipikor, durasi pengerjaan hampir satu tahun penuh hanya dapat dimaklumi apabila terdapat pekerjaan struktur berat dengan tingkat kompleksitas tinggi di dalamnya.
Ketua LPP-Tipikor Kabupaten Halmahera Tengah, Fandi Risky, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa kondisi medan di wilayah tersebut tergolong mudah dijangkau tanpa hambatan mobilisasi yang berarti.
“Jika item pekerjaannya hanyalah rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan jalan biasa seperti medan di wilayah Halmahera Tengah yang mobilisasinya terukur tanpa hambatan, hal ini menimbulkan sejumlah dugaan yang patut diselidiki aparat penegak hukum,” ungkap Fandi.
Berdasarkan data proyek, pembangunan Jalan Ruas Trans Waleh–Simpang Yeke berada di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dengan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01. Proyek senilai Rp42.084.818.000 ini dikerjakan oleh PT Lasisco Haltim Raya dan diawasi oleh konsultan supervisi PT. Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultants.
LPP Tipikor menuding BPJN Maluku Utara gagal menghitung kapasitas produksi harian (output alat berat seperti Asphalt Mixing Plant maupun ekskavator). Secara teknis, pengaspalan jalan sepanjang 5,6 kilometer umumnya hanya memakan waktu sekitar dua hingga empat bulan. Penetapan masa kerja lebih dari 11 bulan dinilai memberikan keistimewaan khusus kepada kontraktor pelaksana.
“Pihak perencana atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga sengaja memperpanjang masa pelaksanaan mendekati batas akhir tahun anggaran (365 hari) agar terhindar dari proses adendum perpanjangan waktu (time extension) dan denda keterlambatan. Sementara faktanya, hingga saat ini progres di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan,” ujar Fandi
Ia menambahkan, lamanya masa pelaksanaan berdampak langsung pada membengkaknya biaya operasional yang harus ditanggung negara.
“Semakin lama masa pelaksanaan, semakin besar biaya sewa alat berat, gaji staf inti kontraktor, operasional direksi keet, dan biaya konsultan supervisi yang harus dibayar negara. Hal ini mengesankan BPJN Maluku Utara membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat,” tambahnya.
Mengingat masa kontrak akan berakhir pada Desember 2026, LPP Tipikor Halteng berencana mengambil langkah pengawasan resmi sebelum dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
Pihaknya mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara untuk segera memanggil dan memeriksa PPK proyek, Yusep Lingga beserta pihak kontraktor pelaksana.
“Ditreskrimsus Polda Maluku Utara harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap PPK saudara Yusep Lingga dan pelaksana PT. Lasisco Haltim Raya guna mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara,” tegas Fandi.
Menutup keterangannya, LPP Tipikor Halteng juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit investigatif sebelum proses PHO dilaksanakan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi PPK 2.2 BPJN Maluku Utara guna mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi terkait pernyataan tersebut. (Red)