TERNATE,LM.com- Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi mentapkan Mantan Kadisperindag Provinsi Maluku Maluku Utara, YWH dan MHAJ sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi kegiatan belanja barang habis pakai tahun 2021, 2022 dan 2023.
Kasipenkum Kejati Malut, Matheos Matulessy dalam konferensi persnya di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengatakan, pihaknya telah memiliki kecukupan alat bukti maka telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan belanja barang habis pakai tahun 2021, 2022 dan 2023 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
“Kedua tersangka tersebut yaitu inisial YWH sebagai mantan Kadis Perindagkop Propinsi Maluku Propinsi Maluku Utara 2020 sampai dengan 2026 dan MHAJ sebagai PPK pada Dinas Perindagkop TA 2021 sampai 2023,”ujarnya
Menurut Matheos, alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan yaitu antaranya keterangan saksi sebanyak 45 saksi, Ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, barang bukti dan surat berupa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI.
“Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas belanja barang dijual/diserahkan kepad masyarakat tahun 2021 sld 2023 pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Maluku Utara, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.602.824.429,- (dua miliar enam ratus dua juta dua puluh sembilan rupiah, delapan ratus dua puluh empat ribu empat,”tambah Matheos
Masih menurut Matheos, pasal sangkaan yang diterapkan terhadap kedua tersangka yaitu Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-nUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mantan Kadis Perindag dan PPK bakal di panggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,”tandasnya (Red)