“Iksan Ishak : Desak Penerapan Aturan Prioritas Kontraktor Lokal di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur: Jangan Biarkan Daerah Kaya, Pengusaha Lokal Sekadar Jadi Penonton“
HALTENG,LM.com- Kekayaan tambang yang melimpah di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Maluku Utara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pengusaha lokal tidak boleh terus berada di pinggir arena ketika aktivitas pertambangan berskala besar berlangsung di tanah mereka sendiri.
Hal ini disampaikan Iksan Ishak, salah satu putra daerah Fagogoru kepada Redaksi newsliputanmalut.com mengatakan, dirinya mendorong agar kebijakan prioritas bagi kontraktor lokal dan tenaga kerja daerah benar-benar diterapkan oleh perusahaan pertambangan. Menurutnya, keberadaan industri tambang semestinya membuka ruang usaha yang adil bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.
“Jangan sampai kekayaan alam dikeruk dari tanah daerah, tetapi peluang usaha justru lebih banyak dinikmati pihak luar. Pengusaha lokal harus diberikan kesempatan yang nyata, bukan sekadar menjadi penonton di kampung sendiri,” demikian pesan yang menjadi penekanan terkait pemberdayaan ekonomi daerah ini.
Dorongan tersebut bukan untuk membangun konflik politik, apalagi mempertentangkan masyarakat lokal dengan pihak luar. Namun, persoalan utamanya adalah bagaimana investasi pertambangan mampu menciptakan efek ekonomi berganda bagi daerah penghasil.
Sebab, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur memiliki aktivitas pertambangan yang strategis. Namun, besarnya kegiatan industri perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan bagi badan usaha lokal, kontraktor daerah, penyedia jasa pertambangan, serta tenaga kerja setempat.
Pria yang biasa disapa Canoks ini mendesak agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan, tetapi juga membangun kemitraan yang terukur dengan pengusaha lokal melalui proses pengadaan yang transparan, persyaratan yang adil, serta standar keselamatan dan kompetensi yang tetap dipenuhi.
Beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, telah mengeluarkan kebijakan mengenai prioritas bagi pelaku usaha jasa pertambangan lokal. Kebijakan tersebut perlu dibaca berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku, termasuk ruang lingkup, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaannya.
Jika prioritas itu telah diatur secara resmi, implementasinya harus dapat diawasi. Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana peluang kontrak dibuka, bagaimana perusahaan lokal dapat mengikuti proses pengadaan, dan bagaimana tenaga kerja daerah memperoleh akses terhadap kesempatan kerja.
“Jangan sampai aturan hanya menjadi slogan, sementara kesempatan usaha tetap sulit dijangkau oleh masyarakat di sekitar tambang,”tambah Iksan
Terhadap persoalan tersebut, Iksan mendorong lima langkah konkret :
1. Prioritaskan kontraktor lokal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan kemampuan teknis perusahaan daerah.
2. Buka informasi peluang pengadaan agar pengusaha lokal mengetahui jenis pekerjaan, persyaratan, dan mekanisme tender.
3. Perkuat tenaga kerja lokal melalui pelatihan, sertifikasi, dan perekrutan yang transparan.
4. Awasi pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak perusahaan.
5. Evaluasi manfaat ekonomi daerah agar kontribusi pertambangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kesempatan usaha dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Menurunltnya, Pemberdayaan pengusaha lokal bukan berarti mengabaikan kualitas, keselamatan, atau profesionalisme. Sebaliknya, perusahaan daerah perlu memperoleh akses yang adil untuk meningkatkan kapasitas dan memenuhi standar industri.
Maka Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal tidak berhenti pada pernyataan normatif. Perusahaan pertambangan juga perlu menunjukkan komitmen yang dapat diukur melalui data kemitraan, kesempatan kontrak, pelatihan, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Bagi masyarakat Fagogoru dan wilayah lingkar tambang lainnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: ketika industri tambang berkembang, seberapa besar peluang ekonomi yang benar-benar terbuka bagi masyarakat setempat?,”ujarnya dengan nada tanya
Pertanyaan itu harus dijawab dengan data, kebijakan yang jelas, serta pelaksanaan yang dapat diperiksa publik.
Dorongan Iksan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan pertambangan tidak boleh hanya berbicara tentang investasi dan produksi. Penguatan kontraktor lokal, pengusaha daerah, dan tenaga kerja setempat harus menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
“Daerah tidak meminta keistimewaan tanpa syarat. Daerah menuntut kesempatan yang adil untuk tumbuh, bersaing, dan menikmati manfaat dari kekayaan alamnya sendiri,”pungkasnya (ikhy)