“Direktur Eksekutif PUSKASNAS mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan rantai pasok hilirisasi mineral, memastikan kontraktor lokal memperoleh peluang yang adil, serta mewaspadai dugaan praktik pinjam bendera dalam jasa pertambangan“
Besarnya investasi yang masuk ke Provinsi Maluku Utara harus menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi daerah dan memberdayakan pengusaha lokal. Pemerintah daerah diminta memastikan kontraktor lokal dan putra daerah mendapatkan kesempatan nyata dalam rantai pasok industri hilirisasi mineral, bukan sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan investasi.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kajian Kebijakan Strategis Nasional (PUSKASNAS), Ikbal Hayat, menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Menurut Ikbal, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral yang berkembang di Maluku Utara.
“Pemerintah daerah harus memastikan pengusaha lokal dan kontraktor daerah diberdayakan dalam rantai pasok hilirisasi. Jangan sampai investasi bernilai triliunan rupiah mengalir ke Maluku Utara, tetapi peluang ekonominya justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha dari luar daerah,” tegas Ikbal Hayat.
Investasi Rp40,2 triliun harus berdampak bagi daerah
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,2 triliun, menempatkan provinsi ini di posisi ketiga terbesar secara nasional pada periode tersebut.
Capaian tersebut mempertegas posisi strategis Maluku Utara dalam pengembangan industri berbasis mineral, terutama pengolahan nikel dan kegiatan industri turunannya.
Namun, besarnya nilai investasi juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah, yakni memastikan pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan penguatan usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah, serta perluasan kesempatan bagi kontraktor dan pemasok setempat.
Ikbal menilai, perusahan lokal harus memiliki akses yang wajar terhadap informasi pengadaan, persyaratan tender, kebutuhan jasa industri, dan peluang kemitraan dengan perusahaan tambang maupun pengelola kawasan industri.
Sektor yang dapat dikembangkan meliputi jasa konstruksi, transportasi dan logistik, penyewaan alat berat, pemeliharaan fasilitas, penyediaan bahan pangan, pengadaan material, serta kebutuhan operasional lainnya sesuai kemampuan dan perizinan masing-masing perusahaan.
Regulasi ESDM harus diterapkan, bukan sekadar menjadi aturan
Ikbal juga menyoroti pentingnya pelaksanaan regulasi mengenai penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 mengatur penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi kegiatan pertambangan dan status perusahaan sebagai penanaman modal dalam negeri. Kegiatan pelaksanaan jasa pertambangan juga harus memenuhi ketentuan perizinan, termasuk IUJP sesuai bidang kegiatannya.
Selain itu, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 8 Oktober dan diundangkan pada 13 Oktober 2026, sebagai perubahan atas aturan pelaksana PP Nomor 39 Tahun 2025.
Menurut Ikbal, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti pengawasan yang konsisten agar kesempatan bagi perusahaan jasa pertambangan lokal benar-benar terlaksana.
Pemerintah daerah diminta membangun koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang untuk memeriksa kepatuhan perizinan, pelaksanaan kontrak, serta penerapan ketentuan yang berkaitan dengan keterlibatan perusahaan lokal.
Waspadai dugaan praktik pinjam bendera
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian PUSKASNAS adalah potensi praktik pinjam bendera perusahaan lokal dalam pengadaan jasa pertambangan.
Ikbal mengingatkan agar perusahaan lokal tidak hanya dimanfaatkan sebagai nama atau pemegang dokumen untuk memenuhi persyaratan administratif, sementara pengendalian pekerjaan dan manfaat ekonominya justru berada pada pihak lain.
Ia juga meminta pemeriksaan terhadap pola kerja sama yang melibatkan perusahaan induk, pemegang IUP atau IUPK, dan perusahaan terafiliasi apabila terdapat indikasi pengaturan kontrak atau pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
“Jangan sampai perusahaan lokal hanya dipakai namanya, tetapi tidak memiliki peran nyata dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah perlu memeriksa legalitas, kepemilikan, pengendalian kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak yang benar-benar menikmati manfaat ekonominya,” ujarnya
Ikbal menegaskan, dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan kontrak, dan klarifikasi pihak terkait. Hubungan afiliasi atau kerja sama dengan perusahaan lain tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, dan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pemda harus memastikan putra daerah mendapat ruang
PUSKASNAS mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah pertambangan untuk menyusun langkah pengawasan yang terukur.
Pertama, mendata dan memverifikasi perusahaan jasa pertambangan lokal yang memiliki legalitas, kompetensi, serta kapasitas operasional sesuai kebutuhan industri.
Kedua, mendorong perusahaan tambang dan industri pengolahan membuka informasi kebutuhan pengadaan serta menerapkan proses seleksi yang transparan dan kompetitif.
Ketiga, memeriksa indikasi pinjam bendera dan praktik pengalihan pekerjaan apabila ditemukan dasar yang memadai.
Keempat, mendorong program pembinaan, sertifikasi, peningkatan standar keselamatan, dan pendampingan teknis agar kontraktor lokal mampu bersaing secara profesional.
Kelima, mengevaluasi keterlibatan usaha lokal dalam rantai pasok serta kontribusi kegiatan industri terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah.
Menurut Ikbal, keberpihakan terhadap pengusaha lokal bukan berarti menutup peluang investor dari luar daerah. Sebaliknya, kemitraan yang sehat antara investor, perusahaan besar, dan pengusaha setempat akan memperkuat ekosistem bisnis serta meningkatkan daya saing daerah.
Hilirisasi jangan hanya menguntungkan industri besar
Pertumbuhan investasi mineral semestinya menjadi kesempatan bagi Maluku Utara untuk melahirkan lebih banyak perusahaan lokal yang kuat, profesional, dan berkelanjutan.
Pengusaha daerah perlu memperoleh peluang untuk berkembang menjadi pemasok dan mitra industri yang mampu memenuhi standar kualitas, keselamatan, serta kepatuhan hukum.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi investasi tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM, penguatan kapasitas usaha lokal, serta penerimaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Investasi harus kita dukung dan hilirisasi harus kita dorong. Tetapi kepentingan ekonomi daerah juga wajib dijaga. Pengusaha lokal harus diberi kesempatan yang adil untuk tumbuh dan menjadi bagian dari rantai pasok industri,” tegas Ikbal.
Ia berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada penyampaian komitmen, tetapi melakukan pengawasan nyata terhadap pelaksanaan kemitraan dan pengadaan jasa pertambangan.
PUSKASNAS menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan produksi mineral, tetapi juga oleh kemampuan daerah membangun pengusaha lokal yang berdaya saing dan memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam dirasakan masyarakat Maluku Utara. (**)