Diduga Terbitkan Surat Di Tanah Yang Masih Sengketa. Polda Malut Diminta Periksa Kades Somahode dan Walikota Tikep Copot dari Jabatan

Kepala Desa Somahode

SOFIFI,LM.com- Kepala Desa Somahode, Ahmad Baharu diduga menerbitkan Surat Keterangan Bebas Sengketa dan Surat Keterangan jual beli tanah atas objek tanah yang sama. Penerbitan kedua surat itu diduga hanya melibatkan Jalila dan Abdullah Musa, sementara pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut, Ibrahim Musa, sama sekali tidak dilibatkan.

Memanggapi masalah tersebut, Divisi Advokasi dan Investigasi LPP-Tipikor Malut, Sudarmono Tamher mengatakan, Kepala Desa tidak berwenang menerbitkan surat keterangan bebas sengketa jika tanah tersebut statusnya masih  bersengketa, apalagi tanpa musyawarah atau persetujuan seluruh ahli waris atau pihak terkait. “Kalau hanya melibatkan satu pihak saja, sementara pihak lain yang juga memiliki hak tidak dilibatkan, maka itu jelas cacat prosedur dan melanggar ketentuan,” tegas Sudarmono Tamher.

Lebih lanjut Sudarmono mengatakan, penerbitan dua surat sekaligus atas objek yang sama yang masih bermasalah diduga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan. Tindakan tersebut dapat berpotensi melanggar:

1. Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat.

2. Pasal 385 KUHP TentangPenyerobotan Tanah.

3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika terbukti menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah

Mendesak Walikota Copot Kades

Merespons hal tersebut, LPP-Tipikor meminta Walikota untuk segera mengambil langkah tegas. “Kami mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera mencopot Ahmad Baharu dari jabatannya sebagai Kepala Desa Somahode. Tindakan yang dilakukan merusak kepercayaan publik dan tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan desa,” ujar Sudarmono

Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjadi penengah yang mendamaikan, bukan justru menerbitkan surat yang memperberat konflik dan merugikan salah satu pihak. Apalagi Ahmad Baharu dinilai menghindar, menolak memberikan keterangan, dan justru mengancam wartawan saat dikonfirmasi.

Minta Polda Malut Segera Periksa

LPP-Tipikor juga meminta Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) untuk memanggil dan memeriksa Ahmad Baharu guna mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran hukum terkait penerbitan kedua surat tersebut.

“Kami meminta Polda Malut untuk segera memanggil dan memeriksa Ahmad Baharu. Ada indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang perlu diklarifikasi dan dibuktikan secara hukum,” tambahnya.

Sudarmono menegaskan, jika terbukti bersalah, pihak yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada Ahmad Baharu, Ibrahim Musa, serta Jalila dan Abdullah Musa. Sebab, Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi tetap memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (opan)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *