HALTENG,LM.com- Di tengah ekspansi industri nikel di Maluku Utara, kepastian pembayaran hak fiskal daerah penghasil kembali menjadi perhatian publik.
Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional, kembali menghadapi sorotan terkait belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). Persoalan ini mengemuka di tengah pengumuman investasi hilirisasi senilai sekitar Rp180 triliun di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Berdasarkan pemberitaan pada Juli 2026, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Tengah menyampaikan bahwa tunggakan DBH dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mencapai lebih dari Rp400 miliar. Kondisi tersebut disebut memengaruhi perencanaan APBD 2026 karena belum terdapat kepastian pembayaran secara menyeluruh.
Sebelumnya, pada Juli 2025, DPRD Halmahera Tengah juga menyoroti sisa DBH sekitar Rp256,68 miliar yang terakumulasi sejak 2011 hingga 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembayaran DBH telah berlangsung selama bertahun-tahun, meskipun jumlah terakhir dan status pembayarannya perlu dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah.
Pada 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya komersialisasi dan peletakan batu pertama 11 proyek ekosistem hilirisasi nikel di kawasan IWIP, Halmahera Tengah, dengan total nilai investasi sekitar US$10,2 miliar atau setara Rp180 triliun.
Pengembangan ini menandai ekspansi rantai industri pengolahan mineral, termasuk bahan baku baterai dan produk industri bernilai tambah. Namun, besarnya investasi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan industri dapat berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Investasi Rp180 triliun tersebut merupakan nilai gabungan 11 proyek hilirisasi, bukan otomatis seluruhnya merupakan investasi baru milik satu perusahaan. Karena itu, rincian proyek, perusahaan pelaksana, realisasi modal, serta dampak ekonominya perlu dijelaskan secara terbuka.
Bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, DBH merupakan salah satu komponen pendapatan yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Ketika penerimaan yang telah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran belum terealisasi sesuai jadwal, pemerintah daerah menghadapi ketidakpastian dalam menentukan prioritas belanja. Dampaknya berpotensi dirasakan pada pelaksanaan program pembangunan, infrastruktur, dan layanan masyarakat apabila kekurangan pendapatan tersebut tidak dapat diimbangi dengan sumber pembiayaan lain.
Persoalan ini juga perlu dilihat secara cermat karena DBH memiliki beberapa jenis dan mekanisme penyaluran. DBH yang bersumber dari pemerintah pusat harus dibedakan dari bagi hasil pajak atau pendapatan yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Keduanya mempunyai dasar penetapan, jadwal, dan mekanisme pembayaran yang berbeda.
Selain itu, Perdebatan mengenai hilirisasi nikel di Halmahera Tengah tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya nilai investasi. Persoalan yang juga penting ialah bagaimana pertumbuhan industri diterjemahkan menjadi manfaat yang terukur bagi daerah dan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Pertama Berapa nilai pasti DBH Halmahera Tengah yang belum dibayarkan hingga Oktober 2026, setelah memperhitungkan seluruh transfer yang telah diterima?
Kedua, Berapa bagian tunggakan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan berapa bagian yang berasal dari kurang bayar pemerintah pusat?
Ketiga, Bagaimana jadwal pelunasan dan mekanisme penyelesaian tunggakan tersebut?
Keempat, Berapa realisasi investasi dari total komitmen Rp180 triliun, serta berapa tenaga kerja lokal, usaha daerah, dan penerimaan daerah yang telah dihasilkan?
Kelima, Bagaimana pemerintah memastikan pertumbuhan industri sejalan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, perlindungan lingkungan, dan peningkatan pendapatan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar perdebatan mengenai hilirisasi tidak berhenti pada besarnya nilai investasi, tetapi juga mencakup transparansi penerimaan negara dan daerah serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Kementerian Keuangan, dan pihak pengelola kawasan industri perlu memberikan penjelasan berdasarkan data terbaru mengenai status pembayaran DBH, rincian proyek investasi, serta kontribusi ekonomi yang telah terealisasi.
Klarifikasi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, termasuk perkembangan pembayaran setelah data tunggakan terakhir dipublikasikan.
Di tengah besarnya investasi hilirisasi nikel, transparansi penerimaan dan kepastian hak fiskal daerah menjadi bagian penting dari evaluasi pembangunan. Pertumbuhan industri dan kepentingan masyarakat daerah penghasil perlu berjalan beriringan, dengan data yang terbuka, mekanisme yang jelas, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik. (Ikhy)