TERNATE,LM.com- Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Maluku Utara (LPP Tipikor Malut) resmi melaporkan rekanan proyek CV Hendana Karya Utama dan Kepala Desa Waigitang, Kecamatan Pulau Makian ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku Utara.
Laporan tersebut telah diterima Subdit III pada hari ini, (12/102026). Laporan bernomor 879.B/LP/LPP-Tipikor/MU/X/2026 tersebut memuat dugaan tindak pidana korupsi, penambangan galian C tanpa izin, serta perusakan fasilitas publik pada proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Makian Tahap Awal senilai Rp10,3 Miliar.
Ketua LPP Tipikor Malut, Zainal Ilyas menyatakan bahwa proyek sepanjang 5 kilometer yang mencakup pembangunan dua unit jembatan dengan sistem kontrak payung (umbrella contract) ini diduga kuat dipenuhi berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan berlapis pihak. Proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa pelaksana CV Hnedana Karya Utama sejak 29 Juni 2026 tersebut diduga menggunakan material ilegal dan mengabaikan prosedur kelayakan konstruksi.
Dalam berkas aduan yang diserahkan, LPP Tipikor Malut membidik lima pihak selaku Terlaporkan, antara lain :
1. Risman Iriyanto Djafar, (Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara)
2. Djafar Muslim (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK)
3. Direktur CV Hendana Karya Utama (Pelaksana Proyek)
4. Direktur CV Permata Design Teknik (Konsultan Pengawas)
5. Kepala Desa Waigitang, Kecamatan Pulau Makian
Laporan itu disampaikan karena berdasarkan investigasi lapangan LPP Tipikor Malut, berikut adalah tiga poin utama tindakan melawan hukum yang diadukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku Utara :
1. Penggunaan Material Galian C Ilegal: Kontraktor CV. Hendana Karya Utama diduga kuat menggunakan material galian C yang bersumber dari kuari (quarry) yang tidak mengantongi izin resmi.
2. Kerja Sama Ilegal & Perusakan Bahu Jalan: Adanya dugaan kolusi antara pihak kontraktor dengan Pemerintah Desa Waigitang untuk mengeruk galian C langsung di samping badan jalan Desa Waigitang. Aktivitas ini secara bersama-sama merusak stabilitas tanah di area Ruang Milik Jalan (Rumija), memicu ancaman tanah longsor, penurunan struktur jalan, serta membahayakan keselamatan publik.
3. Pembiaran dan Tanpa Uji Laboratorium: Kadis PUPR, PPK, beserta Konsultan Pengawas diduga sengaja menutup mata dan tidak melakukan monitoring serta evaluasi teknis. Imbasnya, material batu kapur, kerikil bercampur lumpur, dan pasir ilegal digunakan tanpa melalui pengujian laboratorium seperti Job Mix Formula (JMF) dan Job Mix Design (JMD).
LPP Tipikor Malut menjabarkan rentetan aturan hukum yang dilanggar para terlapor guna menjadi acuan penyidik Direskrimsus Polda Malut:
• Tipikor & Penyalahgunaan Wewenang: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta. Ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun akibat potensi kerugian keuangan negara.
• Pelanggaran UU Minerba: Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 terkait penambangan dan pemanfaatan material ilegal tanpa izin dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 Miliar.
• Perusakan Jalan & Keamanan Lalu Lintas: Pasal 63 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (ancaman 18 bulan penjara/denda Rp1,5 Miliar) serta Pasal 192 ke-1 KUHP atas tindakan merusak bangunan lalu lintas umum yang mengancam keselamatan pengguna jalan (ancaman hingga 9 tahun penjara).
• Kegagalan Konstruksi: Pasal 60 dan Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atas kelalaian pemenuhan spesifikasi teknis (RAB) yang wajib dikenai sanksi administratif hingga ganti rugi.
Dalamnlaporoan tersebut, LPP Tipikor Malut langsung menyertakan dokumentasi visual berupa foto-foto material batu kapur berkualitas rendah, pasir ilegal, kerikil berabu pekat, serta pengerjaan jembatan yang terindikasi kuat menyimpang dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagai alat bukti awal bagi kepolisian. (Red)