WTP Tidak Hapus Catatan BPK di Pemkot Ternate : 11 Puskesmas Kehilangan Klaim Rp227 Juta, Perjalanan Dinas Lebih Bayar Rp158 Juta

Kantor Walikota Ternate

TERNATE,LM.com– Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota Ternate atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan bebasnya pengelolaan keuangan daerah dari persoalan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan tiga pokok permasalahan dalam pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17.A/T/LHP/DJPKN-VI.TIR/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tidak memadainya penagihan klaim dana non kapitasi pada 11 Puskesmas. Akibatnya, Pemerintah Kota Ternate kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp227.675.000.

Permasalahan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap pengajuan dan penagihan klaim pelayanan kesehatan yang menjadi hak fasilitas kesehatan tersebut.

BPK menilai penagihan klaim dana non kapitasi tidak dilaksanakan secara memadai. Kondisi ini kemudian berdampak langsung terhadap hilangnya pendapatan yang seharusnya dapat diterima pemerintah daerah.

Tak hanya sektor kesehatan, BPK juga menemukan persoalan dalam realisasi belanja perjalanan dinas pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp158.733.696,50.

Atas persoalan tersebut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman menginstruksikan kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perjalanan dinas.

Selain itu, pelaksana perjalanan dinas juga diperintahkan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp158.733.696,50 ke Kas Daerah.

Temuan ketiga berkaitan dengan pengamanan aset tetap milik Pemerintah Kota Ternate yang dinilai belum dilaksanakan secara memadai.

BPK mengungkapkan persoalan tersebut mencakup aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi.

Akibatnya, data yang disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) aset tetap tidak dapat digunakan secara optimal dalam pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut juga menimbulkan risiko terhadap penggunaan dan peruntukan aset, kehilangan barang milik daerah hingga potensi sengketa kepemilikan karena pengamanan aset belum sepenuhnya memadai.

BPK pun merekomendasikan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman menginstruksikan Sekretaris Daerah,  Rizal Marsaoly selaku Pengelola Barang untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Sementara itu, untuk persoalan klaim non kapitasi, Kepala Dinas Kesehatan diminta memerintahkan kepala Puskesmas agar melakukan pengawasan terhadap pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan.

WTP Bukan Jaminan Bebas Masalah

Tiga temuan tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Ternate.

Meski memperoleh opini WTP, catatan BPK menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang perlu segera dibenahi.

Dua persoalan keuangan yang teridentifikasi, yakni kehilangan pendapatan klaim non kapitasi Rp227,67 juta dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp158,73 juta, memiliki nilai gabungan lebih dari Rp386 juta.

Angka tersebut belum termasuk persoalan pengamanan aset tetap daerah yang nilai dan tingkat risikonya belum dirinci dalam resume pemeriksaan.

Karena itu, tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi penting untuk memastikan uang daerah yang belum tertagih dapat ditangani, kelebihan pembayaran dikembalikan ke kas daerah, serta aset milik pemerintah benar-benar terlindungi.

Predikat WTP memang menjadi penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, opini tersebut bukan berarti seluruh pengelolaan anggaran dan aset daerah telah berjalan tanpa masalah. (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *