Terkait Tunggakan Insentif Dokter, Kadinkes Malut Akui Sudah Dibayar. Sebagian Menunggu Review Inspektorat

Kadis Kesehatan Malut

SOFIFI,LM.com- Tunggakan dana insentif selama 11 bulan bagi tenaga kesehatan spesialis di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi atensi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Tunggakan tersebut terjadi di dua UPTD, yakni Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi. Sementara UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) belum masuk ke dalam anggaran pembiayaan insentif.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku Utara (Malut), dr. Giscard Kroons, menyampaikan bahwa pembayaran dana terkait insentif itu diperuntukkan bagi tenaga dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, yang saat ini berada di dua Rumah Sakit (RS) Sofifi, di antaranya RSU Sofifi dan RSJ Sofifi.

Ia juga membenarkan adanya 11 bulan dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang belum terbayarkan. Namun, dalam rinciannya, untuk RSJ Sofifi tunggakan sudah berjalan sejak Januari. Sementara untuk RSU Sofifi, selama 6 bulan itu sudah terbayarkan, sehingga yang belum terbayarkan itu tinggal di RSJ Sofifi.

“Untuk RSJ Sofifi itu sudah dari bulan Januari belum terbayarkan, sementara bagi RSU Sofifi enam bulan sudah terbayarkan. Jadi, yang belum terbayarkan tinggal RSJ Sofifi,” jelas dr. Giscard kepada wartawan newsliputanmalut.com, Rabu (18/11/2026).

Selain itu, untuk pembayaran dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di RSJ Sofifi, masih sementara dalam proses perbaikan sesuai hasil review dari inspektorat saat pengusulan draft SK Gubernur.

“Oleh Inspektorat, karena ada beberapa catatan yang harus kami perbaiki untuk pengusulan SK Insentif dari Ibu Gubernur, dan setelah SK-nya terbit, baru bisa pembayaran insentifnya dilakukan,” ujarnya kepada wartawan.

Terkait tindak lanjut, Dinas Kesehatan saat ini tengah menindaklanjuti apa yang diminta Inspektorat. Setelah semua poin dilengkapi, baik oleh Dinkes maupun RSJ Sofifi, berkas akan diserahkan kembali ke Inspektorat untuk direview.

“Kita sementara menindaklanjuti apa yang diminta oleh Inspektorat, ada beberapa poin yang harus dilengkapi, baik oleh Dinkes maupun oleh RSJ Sofifi. Setelah itu, kami serahkan ke Inspektorat untuk membuat review lagi apakah SK itu sudah dapat ditandatangani atau belum,” tutup dr. Giscard kepada wartawan.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *