
TIDORE,LM.com– Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, di balik capaian tersebut, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 13.A/LHP/DJPKN-X.ITER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, terdapat tiga pokok temuan yang menjadi perhatian, terutama terkait denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume sejumlah proyek pembangunan.
Temuan pertama berkaitan dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan dan disetorkan ke kas daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp488.731.195,65.
Temuan kedua menyangkut kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp65.606.222,39. Selain itu, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp483.955.487,85. Sementara itu, pada pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp355.316.418,78.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemkot Tidore Kepulauan berhasil mempertahankan opini WTP, persoalan pengawasan pelaksanaan proyek, pengendalian pembayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
BPK Minta Wali Kota Tindak Lanjuti Temuan
Atas sejumlah temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Tidore Kepulauan agar menginstruksikan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melakukan tindak lanjut.
Untuk persoalan denda keterlambatan sebesar Rp488,73 juta, BPK meminta Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran memproses pengenaan denda dan menyetorkannya ke kas daerah.
Selanjutnya, terkait kelebihan pembayaran pekerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp65,60 juta serta potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp483,95 juta, BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memproses penyelesaiannya.
Penyelesaian tersebut dilakukan melalui perhitungan pada pembayaran termin berikutnya dan/atau penyetoran ke kas daerah sesuai ketentuan. Adapun untuk temuan pekerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp355,31 juta, BPK meminta Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memproses kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkannya kembali ke kas daerah.
Opini WTP Bukan Berarti Bebas Temuan
Pemberian opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria pemeriksaan. Namun, opini tersebut tidak serta-merta berarti seluruh pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan telah bebas dari permasalahan.
Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi hal penting untuk memastikan setiap kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Publik juga patut mencermati sejauh mana komitmen Pemkot Tidore Kepulauan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, termasuk memastikan pengembalian uang ke kas daerah dan memperbaiki sistem pengawasan proyek agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Dokumen hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani di Ternate pada 26 Mei 2026 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho. (Red)