
HALTENG,LM.com– Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, di balik capaian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan sejumlah kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 18.A/T/LHP/DJPKN-VI/TTER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK mengungkapkan empat persoalan utama dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Temuan pertama berkaitan dengan belanja barang dan jasa pada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp304.225.369,66 serta potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp237.910.830,66.
Temuan kedua menyangkut kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada enam SKPD. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp722.761.593,27 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp429.081.662,30.
Dengan demikian, total kelebihan pembayaran yang menjadi perhatian BPK mencapai Rp1.026.986.962,93. Sementara itu, potensi kelebihan pembayaran yang masih harus ditindaklanjuti mencapai Rp666.992.492,96.
Selain persoalan belanja, BPK juga menyoroti pengelolaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah FMB yang dinilai belum memadai. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah tidak tercapai.
Persoalan lainnya adalah pengelolaan utang belanja yang belum memadai sehingga berpotensi mengakibatkan pembayaran utang belanja tidak tepat sasaran atau tidak sesuai ketentuan.
Atas sejumlah temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Halmahera Tengah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan.
Di antaranya, menginstruksikan kepala dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.026.986.962,93 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.
Selanjutnya, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp666.992.492,96 diminta untuk diproses melalui perhitungan pada pembayaran termin berikutnya dan/atau penyetoran ke kas daerah sesuai ketentuan.
BPK juga merekomendasikan agar Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara memadai melalui pemantauan kinerja dan evaluasi berkala atas penyertaan modal pemerintah daerah.
Sementara terkait pengelolaan utang belanja, Bupati diminta menginstruksikan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus guna memastikan kewajiban pembayaran tersebut dilakukan secara tepat.
Capaian opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria pemeriksaan BPK. Namun, opini tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan tanpa kelemahan maupun penyimpangan.
Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red)