TERNATE,LM.com- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Aldhy Ali tanpakna menjadi langganan dua lembaga penegak Hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Pasalnya, setelah diperiksa Kepolisian Daerah (Polda), kini dimintai klarifikasi lagi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terkait penggunaan anggaran sekitar Rp64,235 miliar.
Anggaran tersebut berkaitan dengan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2020-2024. Penelusuran terhadap penggunaan anggaran tersebut dilakukan Kejari Ternate setelah menerima pelimpahan laporan pengaduan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Ternate, Andi Hamzah Kusumaatmaja, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui penyelidikan tertutup di bidang intelijen.
“Jadi kemarin sudah ada pelimpahan laporan pengaduan tersebut dari Kejati Maluku Utara kepada Kejari Ternate dan kita lanjut menerbitkan surat perintah tugas,” kata Andi saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2026).
Dalam proses penelusuran, tim intelijen Kejari Ternate telah meminta keterangan sekitar delapan hingga 10 orang yang dinilai mengetahui persoalan penganggaran tersebut. Keterangan dari para pihak kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Lapastuk) dan disampaikan secara berjenjang kepada jajaran intelijen Kejati Maluku Utara.
“Laporan hasil tugas itu sudah kita sampaikan kembali secara berjenjang kepada intelijen Kejati Maluku Utara. Saat ini kita masih menunggu disposisi dari pimpinan untuk langkah selanjutnya,” ujar Andi.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar lingkungan Sekretariat DPRD Kota Ternate. Sejumlah mantan pejabat Pemerintah Kota Ternate yang dinilai mengetahui proses penyusunan APBD pada periode tersebut juga telah dimintai keterangan.
“Jadi tidak hanya internal DPRD, tetapi juga sampai kepada rekan-rekan mantan pejabat yang terlibat dalam penyusunan APBD di Pemerintah Kota Ternate,” jelasnya
Di lingkungan DPRD, Kejari Ternate telah meminta klarifikasi terhadap mantan Sekwan maupun Sekwan definitif saat ini, Aldhy Ali. Selain itu, mantan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang menjabat pada periode tersebut juga telah dimintai keterangan.
“Yang kita lakukan klarifikasi kemarin mantan Sekwan dan Sekwan yang definitif. Kemudian juga mantan Sekda Ternate yang pada saat itu menjabat,” katanya.
Meski penyelidikan telah menyentuh sejumlah pejabat yang berkaitan dengan proses penganggaran, Ketua DPRD Kota Ternate dan Wakil Ketua DPRD hingga kini belum dimintai klarifikasi dalam penelusuran anggaran tersebut.
Andi mengatakan, pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD masih terbuka apabila dalam perkembangan penyelidikan nantinya keterangan mereka dianggap diperlukan.
“Untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua itu belum dimintai klarifikasi. Kalau memang diperlukan pada tahap-tahap berikutnya, tidak menutup kemungkinan akan dimintai klarifikasi maupun keterangan,” ujarnya.
Pemeriksaan terhadap Aldhy Ali di Kejari Ternate menambah rangkaian proses hukum yang sebelumnya juga telah menyentuh dirinya. Dalam perkara berbeda, Aldhy sebelumnya telah diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Ternate.
Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Ternate yang nilainya mencapai miliaran Rupiah. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui proses penganggaran maupun pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
Selain proses di Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, nama Aldhy Ali juga muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Aldhy disebut telah hadir dalam persidangan yang berkaitan dengan gugatan Nurjaya Hi. Ibrahim terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Ternate.
Dengan demikian, dalam waktu yang berdekatan Aldhy Ali tercatat terlibat dalam sejumlah proses hukum dan pemeriksaan pada institusi yang berbeda. Namun, masing-masing proses tersebut memiliki perkara dan konteks yang berbeda, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai satu perkara yang saling berkaitan.
Sementara itu, Kejari Ternate menegaskan bahwa penelusuran terhadap anggaran Rp64,235 miliar tersebut masih berada pada tahap penyelidikan tertutup yang dilakukan bidang intelijen.
Andi menjelaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus). Hasil penyelidikan intelijen selanjutnya akan menjadi bahan bagi pimpinan untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu ditindaklanjuti atau dinaikkan ke tahapan berikutnya.
“Jadi kasus ini masih dalam penyelidikan tertutup. Itu bukan penyelidikan seperti yang sebagaimana di Pidsus lakukan. Penyelidikan tertutup itu ada di bidang intelijen dan nantinya kalau memang atas dasar disposisi dari pimpinan, akan dinaikkan,” pungkas Andi. (Red)