“Pengusaha Lokal dan Masyarakat Maluku Utara Didorong Masuk Rantai Pasok Nikel”
TERNATE,LM.com- Harapan terhadap peningkatan aktivitas pertambangan dan industri nikel di Maluku Utara kembali menguat setelah pemerintah membuka ruang revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Pengajuan revisi RKAB dibuka sepanjang 1–31 Juli 2026. Setelah masa pengajuan berakhir, pemerintah melakukan evaluasi terhadap usulan perusahaan, kebutuhan smelter, kondisi produksi, serta keseimbangan pasokan dan permintaan nikel nasional.
Namun, hingga kini belum terdapat keputusan resmi yang menyatakan kuota nikel Maluku Utara akan bertambah dua kali lipat. Karena itu, informasi mengenai potensi kenaikan hingga dua kali lipat masih harus dipandang sebagai proyeksi atau harapan pelaku usaha, bukan angka resmi pemerintah.
Kuota Tidak Sekadar Ditambah
Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan revisi RKAB nikel bukanlah relaksasi produksi secara besar-besaran.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, Tri Winarno menyatakan penyesuaian hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan smelter yang mengalami kekurangan pasokan. Pemerintah juga berupaya mencegah kelebihan pasokan yang dapat menekan harga nikel.
Artinya, peluang tambahan kuota bagi perusahaan di Maluku Utara sangat bergantung pada hasil evaluasi kebutuhan riil industri dan kepatuhan masing-masing perusahaan, bukan semata-mata karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat pertambangan nikel nasional.
Maluku Utara Harus Menangkap Peluang Ekonomi
Apabila tambahan kuota akhirnya diberikan dan aktivitas produksi meningkat, dampaknya tidak seharusnya berhenti pada perusahaan tambang dan pemegang izin.
Masyarakat Maluku Utara dan pengusaha lokal perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam rantai pasok industri nikel, mulai dari jasa transportasi, pengadaan barang, konstruksi, katering, pergudangan, jasa pelabuhan, perbengkelan, hingga berbagai layanan penunjang industri.
Dengan demikian, peningkatan produksi dapat diterjemahkan menjadi perputaran ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar peningkatan volume pengiriman bijih.
Tantangan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah juga menghadapi pekerjaan besar. Jika produksi meningkat, pengawasan terhadap lingkungan, keselamatan kerja, reklamasi, kewajiban perusahaan, serta kontribusi ekonomi kepada daerah harus berjalan bersamaan.
Terlebih, pemerintah pusat saat ini tetap menekankan keseimbangan antara kepentingan penambang, kebutuhan smelter, stabilitas harga, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional.
Kementerian ESDM
Karena itu, isu RKAB semester II 2026 bukan hanya soal berapa juta ton tambahan produksi, tetapi siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya aktivitas nikel di Maluku Utara.
Peluang Besar, Manfaat Harus Merata
Jika tambahan kuota benar-benar direalisasikan, momentum tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas pengusaha lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem industri. (**)