Opini Oleh : Ikbal Hayat (Pengamat Kebijakan Publik & Sumber Daya Alam)
Maluku Utara hari ini bukan lagi provinsi pinggiran. Daerah ini menjadi episentrum industri nikel dunia. Smelter berdiri megah. Kapal tongkang hilir mudik. Investasi berdatangan dari berbagai negara.
Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 19,64 persen, tertinggi di Indonesia. Nilai ekonomi sektor nikelnya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Namun di tengah pesta angka itu, muncul fakta yang membuat publik terdiam.
Pemerintah daerah mengaku kesulitan membiayai gaji PPPK. Pertanyaan sederhana pun muncul..
Jika daerah ini menghasilkan kekayaan luar biasa, mengapa membayar guru, tenaga kesehatan, dan aparatur saja masih menjadi persoalan?
Dimana Uang Nickel Itu Berakhir.?
Setiap hari, jutaan ton sumber daya alam keluar dari tanah Halmahera dan pulau-pulau lainnya.
Negara memperoleh penerimaan. Perusahaan memperoleh keuntungan. Investor memperoleh dividen.
Berapa yang benar-benar tinggal di Maluku Utara?
Jalan-jalan provinsi masih banyak yang rusak.
Pelayanan dasar masih membutuhkan dukungan besar.
Daerah masih bergantung pada transfer pusat.
Dan kini muncul persoalan kemampuan fiskal untuk membiayai PPPK.
Paradoks ini menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum otomatis menciptakan ruang fiskal yang kuat bagi daerah penghasil.
Daerah Menanggung Dampak. Pusat Nikmati Penerimaan Hasil Nikcel
Dalam struktur fiskal Indonesia, sebagian besar penerimaan sektor pertambangan masuk ke kas negara melalui pajak dan PNBP.
Daerah memang menerima Dana Bagi Hasil (DBH), namun selama bertahun-tahun muncul perdebatan apakah porsi tersebut sudah sebanding dengan beban yang ditanggung daerah penghasil. Karena yang menghadapi langsung dampak aktivitas tambang adalah daerah :
Infrastruktur jalan yang menerima beban kendaraan berat.
Kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat.
Tekanan terhadap lingkungan hidup.
Konflik sosial dan tata ruang.
Kebutuhan pendidikan dan tenaga kerja lokal.
Ironisnya, ketika kebutuhan anggaran meningkat, ruang fiskal daerah justru semakin sempit.
PPPK : Program Nasional Jadi Beban Daerah
Tidak ada yang menolak kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Mereka adalah fondasi pelayanan publik. Namun muncul pertanyaan kebijakan yang sangat mendasar.
Mengapa program Nasional pengangkatan PPPK sebagian besar dibebankan kepada kemampuan APBD daerah?
Jika negara menginginkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional, maka sudah sepatutnya pemerintah pusat ikut memikul tanggung jawab fiskalnya.
Jangan sampai daerah penghasil sumber daya alam justru kehilangan kemampuan membangun karena anggarannya habis untuk belanja rutin.
Wakil Rakyat Di Maluku Utara Harus Bersuara.
Masyarakat tidak membutuhkan tepuk tangan. Masyarakat membutuhkan perjuangan politik. Tujuh wakil Maluku Utara di DPR RI dan DPD RI memiliki tanggung jawab moral untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
Bukan sekadar membahas investasi.
Tetapi memastikan bahwa hasil investasi benar-benar menghasilkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Karena yang diperjuangkan bukan hanya angka APBD. Yang diperjuangkan adalah masa depan rakyat Maluku Utara.
Jangan sampai Maluku Utara Hanya Jadi Lumbung Ekstraksi
Sejarah dunia menunjukkan satu pelajaran penting. Banyak wilayah kaya sumber daya justru tertinggal karena hanya menjadi lokasi ekstraksi.
Kekayaan alam diangkut keluar. Nilai tambah dinikmati pihak lain. Sementara daerah penghasil hanya menerima sebagian kecil manfaat ekonomi. Maluku Utara tidak boleh mengulangi kesalahan itu.
Nikel suatu saat akan habis. Tetapi kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan pembangunan akan tetap tinggal.
Pertanyaqn Untuk Jakartq..
Ekonomi Maluku Utara tumbuh hampir 20 persen, Jika ratusan triliun nilai ekonomi tercipta setiap tahun, Jika Indonesia bangga dengan keberhasilan hilirisasi nikel,
Maka rakyat berhak bertanya :
Mengapa daerah penghasil masih kesulitan membayar guru, tenaga kesehatan, dan PPPK?
Apakah sistem fiskal kita sudah benar-benar adil?
Ataukah Maluku Utara masih menjadi mesin pertumbuhan yang hasil utamanya lebih banyak dinikmati di luar daerah? (**)