
JAKARTA,LM.com- Dugaan pengoprasian 24 Tongkang secara Ilegal oleh PT. Smart Marsindo dan dugaan penyerobotan Lahan warga dan kelalaian fatal tidak mengutamakan K3 dalam Proses pekerjaan sehingga mengancam Keselamatan kerja oleh PT. Arumba Jaya Perkasa jadi sorotan dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara.
Sekretaris DPD GPM Malut, Yuslan Gani dalam Press rilish nya yang diterima Redaksi newsliputanmalut.com, Rabu (04/11/2026) mengatakan pihaknya akan mengelar aksi di Kantor PT. Arumba Jaya Perkasa, PT. Smart Marsindo, Kementrian ESDM RI KLHK dan Kejaksaan Agung RI karena masalah urgensi yang di lakukan oleh kedua Perusahan tersebut.
“PT. Arumba jaya Perkasa itu kasus nya penyerobotan lahan warga bahkan pengoprasian tambang tersebut telah melewati wailayah konsesi. Ironisnya, perusahan tersebut menggunakan lahan warga di luar wilayah IUP tanpa menyelesaikan ganti rugi, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum dan mengorbankan masyarakat,”tandasnya
Menurut Yuslan, wilayah operasi tambang diatur secara ketat melalui tata ruang wilayah hukum pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang MINERBA. Namun Pihak PT. Arumba dengan sengaja mengabaikan hal ini dan telah melakukan Penyorobatan Lahan Warga.
“Jadi, PT. Arumba Jaya Perkasa juga mengabaikan kewajibannya dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehinga kecelakaan Kerja sering terjadi di lingkup Pertambangan bahkan telah memakan korban, insiden seperti ini suda terjadi berulangkali hal ini tidak bisa dianggap hal yang biayas, hal seperti ini harus di padang serius karena menyangkut ruang Hidup Banyak orang,”tambah Yuslan
Masalah seperti ini kata Yuslan tidak bisa diberokam toleransi dan jangan di angap biasa saja karena, resiko ini sangat fatal dalam aktivitas industri Pertambangan.
“Mestinya Perusahan berkewajiban segala kegiatan dan sistem yang terencana untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain di lingkungan kerja tambang agar selalu aman, sehat, dan selamat dari kecelakaan akibat kerja. Seperti diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dasar perlindungan umum di tempat kerja,”cetus Yuslan
Kemudian, PT Smart Marsindo, dugaan pengoprasian 24 Tongkang secara illegal juga merupakan perbuatan melawan Hukum. Karena belum memiliki persetujuan Rencana Kerja dan Angara Biaya (RKAB) dan ini bukan soal Pelanggaran administrasi biasa tetapi ini tindakan pidana karena pihak PT. Smart Marsindo mengabaikan Edaran Dari Kementrian ESDM RI No. 3.E/HK.03/DJB/2026. Bahwa pelaku usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB dilarang keras melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan.
Selain itu PT. Smart Marsindo mengoprasikan 24 tongkang pengangkut ore hasil tambang tanpa RKAB yang sah patut dikategorikan sebagai operasi ilegal. Berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
“Kami (GPM red) akan mendesak Kementrian ESDM RI agar meberikan sangsi berat yakni pencabutan Izin Oprasi PT. Smart Marsindo dan PT. Arumba Jaya Perkasa karena dinilai lalai dalam mengoprasikan tambang dan telah melanggar sejumlah Regulasi,”tandasnya
Masih menurut Yuslan, pihaknya juga mendesak kepada Satgas PKH agar melakukan investigasi Khusus untuk memastikan pelangaran yang dilakukan oleh kedua Perusahan itu.
“Kami meminta Satgas PKH segera memberikan sanksi tegas kepada Direktur PT. Arumba Jaya Perkasa dan Direktur PT. Smart Marsindo yang diketahui milik salah satu Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah IX. Dari Fraksi PDIP, Shanty Alda Nathalia,”pungkas Yuslan (Red)