
JAKARTA,LM.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dengan target produksi bijih nikel nasional sekitar 290 juta ton. Kebijakan ini menjadi perhatian bagi Maluku Utara sebagai salah satu daerah penghasil nikel dan pusat industri hilirisasi mineral di Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan persetujuan tersebut saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Target produksi itu meningkat dari rencana awal sebesar 250–260 juta ton, tetapi masih lebih rendah dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Menanggapi keputusan tersebut, Eksekutif Pusat Studi Kajian Kebijakan Strategis Nasional (PUSKASNAS), Ikbal Hayat, menilai penyesuaian target produksi tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kekayaan nikel memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil, terutama Maluku Utara.
Jangan Hanya Menghitung Produksi, Ukur Manfaat bagi Rakyat
Menurut Ikbal, keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral tidak cukup diukur dari besarnya volume produksi, nilai investasi, kapasitas smelter, maupun nilai ekspor. Pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas pertambangan dan hilirisasi memberikan dampak yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan kuota produksi nikel harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pertambangan dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil. Jangan sampai kita hanya berbicara tentang besarnya produksi dan nilai investasi, sementara pemerataan manfaatnya belum menjadi perhatian utama,” demikian draf pernyataan Ikbal Hayat untuk konfirmasi sebelum publikasi.
Ia menilai Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam industri nikel nasional. Karena itu, kepentingan daerah dan masyarakat setempat perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pertambangan dan hilirisasi.
Hilirisasi Harus Membuka Ruang bagi Pengusaha Lokal
Ikbal juga menyoroti pentingnya memperluas keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri pertambangan dan pengolahan nikel.
Menurutnya, pertumbuhan industri semestinya membuka peluang bagi badan usaha daerah untuk berpartisipasi dalam jasa pertambangan, transportasi, logistik, konstruksi, penyediaan barang, dan berbagai layanan pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengusaha lokal harus memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh bersama industri. Daerah penghasil jangan hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang berkembang melalui investasi, lapangan kerja, dan penguatan kapasitas usaha masyarakat,” demikian draf pernyataan yang perlu mendapat persetujuan Ikbal.
Ia menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal perlu didukung kebijakan yang transparan, persaingan usaha yang sehat, peningkatan kompetensi, serta akses terhadap informasi dan peluang pengadaan perusahaaln.
Transparansi PNBP dan DBH Harus Diperkuat
Selain persoalan kesempatan usaha, PUSKASNAS menempatkan transparansi penerimaan negara dan manfaat fiskal bagi daerah sebagai agenda penting dalam tata kelola sumber daya mineral.
Ikbal menilai pembahasan mengenai kontribusi pertambangan harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk realisasi produksi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak, serta mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH).
“Perlu ada keterbukaan informasi agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat memahami kontribusi sektor pertambangan serta mekanisme penerimaan yang berlaku. Evaluasi harus menggunakan data resmi dan membedakan nilai produksi, nilai ekspor, penerimaan negara, serta transfer ke daerah karena masing-masing memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda,” demikian draf pernyataan Ikbal untuk dikonfirmasi.
Menurutnya, transparansi tersebut penting agar pembahasan mengenai manfaat pertambangan tidak berhenti pada perdebatan angka, tetapi menghasilkan evaluasi kebijakan yang objektif dan dapat ditindaklanjuti.
Pembangunan Daerah Harus Sejalan dengan Pertumbuhan Industri
Ikbal turut menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi harus terlihat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan pertambangan dan industri pengolahan.
Pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berjalan seiring dengan pertumbuhan industri.
Ia berpandangan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pertambangan berjalan sesuai aturan dan memperhatikan kepentingan publik.
PUSKASNAS Dorong Evaluasi Kebijakan Berbasis Data
Sebagai lembaga kajian kebijakan strategis nasional, PUSKASNAS memandang revisi RKAB 2026 sebagai momentum untuk memperkuat evaluasi terhadap tata kelola pertambangan dan distribusi manfaat ekonomi di daerah penghasil.
Bagi Maluku Utara, tantangan utamanya bukan semata-mata meningkatkan volume produksi, melainkan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dan hilirisasi turut memperkuat ekonomi daerah, membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kekayaan nikel harus menjadi kekuatan pembangunan, bukan hanya angka produksi. Daerah penghasil dan masyarakatnya harus memperoleh manfaat yang nyata melalui tata kelola yang transparan, kesempatan ekonomi yang adil, dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkansya (**)