Maikel Flory Kecam Pernyataan Bupati Halbar. Loloda Bukan Hutan, Pembangunan RS Pratama Jangan di Korbankan 

Maikel Flory 

 

HALBAR,LM.com– Pernyataan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang mengibaratkan pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di wilayah Loloda seperti membangun fasilitas kesehatan di tengah hutan menuai kritik keras dari tokoh pemuda Halmahera Barat, Maikel Flory.

Maikel menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Loloda yang selama ini mendambakan pemerataan pembangunan, khususnya akses terhadap pelayanan kesehatan.

Menurutnya, Loloda bukan wilayah tak bertuan atau kawasan hutan belantara sebagaimana kesan yang ditimbulkan dari analogi tersebut. Loloda merupakan bagian sah dari Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki sejarah, masyarakat, serta hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik.

“Pernyataan kepala daerah yang menyebut membangun RS Pratama di Loloda seperti membangun di tengah hutan adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga negara. Loloda bukan hutan rimba atau wilayah tak bertuan, melainkan bagian sah dari Halmahera Barat yang memiliki sejarah panjang dan masyarakat yang berhak atas pelayanan kesehatan layak,” tegas Maikel dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Dalih Akses Jalan Terbantahkan Temuan BPK

Maikel juga menyoroti alasan keterbatasan akses jalan yang selama ini digunakan sebagai pertimbangan pemindahan lokasi pembangunan RSP dari Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, ke Kecamatan Ibu.

Ia menilai alasan tersebut perlu diuji secara serius karena terdapat catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perubahan lokasi proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK yang menjadi sorotan, perubahan lokasi pembangunan RSP dilakukan tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan.

Bahkan, melalui surat tertanggal 24 Juli 2024, Kementerian Kesehatan disebut secara tegas menolak usulan perubahan lokasi dan meminta agar pembangunan tetap dilaksanakan di lokasi awal, yakni Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah.

Maikel menjelaskan, berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014, Rumah Sakit Kelas D Pratama memang diperuntukkan bagi daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Karena itu, menurutnya, keterbatasan infrastruktur di Loloda semestinya menjadi alasan untuk menghadirkan fasilitas kesehatan, bukan justru dijadikan dasar untuk mengalihkan pembangunan ke wilayah lain.

“Publik perlu tahu bahwa dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2014, RS Kelas D Pratama memang dirancang khusus untuk daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan akses kesehatan terbatas seperti Loloda. Pemindahan lokasi hanya bisa dilakukan jika terjadi bencana alam, kerusuhan, atau wabah penyakit menular, bukan karena alasan akses jalan,” jelasnya.

Selain persoalan persetujuan Kementerian Kesehatan, Maikel turut menyoroti Keputusan Bupati Nomor 95/KPTS/V/2024 yang menjadi dasar perubahan lokasi proyek.

Persoalan lainnya adalah status keabsahan lahan pada lokasi baru yang turut menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Bahkan, pekerjaan fisik pembangunan RSP dilaporkan terhenti di lapangan.

Jangan Tutupi Masalah Tata Kelola dengan Narasi Geografis

Atas persoalan tersebut, Maikel mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar tidak terus membangun narasi yang menyudutkan kondisi geografis Loloda.

Ia meminta pemerintah daerah lebih serius menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi pembangunan RSP, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK agar proyek tersebut tidak semakin berlarut-larut.

Menurutnya, persoalan pembangunan RSP tidak boleh direduksi sebatas perdebatan mengenai akses jalan. Ada persoalan kepatuhan terhadap regulasi, persetujuan kementerian, legalitas lahan, hingga keberlanjutan pekerjaan fisik yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

“Jangan jadikan kondisi geografis Loloda sebagai kambing hitam untuk menutupi persoalan tata kelola proyek yang bermasalah. Masyarakat butuh bukti nyata pemerataan pembangunan dan transparansi anggaran, bukan pernyataan yang melukai martabat warga,” pungkasnya.

Maikel menegaskan, masyarakat Loloda tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menuntut hak yang sama sebagai warga negara, termasuk memperoleh fasilitas kesehatan yang layak tanpa harus terus-menerus berhadapan dengan persoalan jarak dan keterbatasan akses pelayanan medis. (Cr01)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *