PP-SDA Desak Satgas PKH Usut PT HSM di Halmahera Tengah, Soroti RKAB 5,9 Juta Ton hingga Dugaan Gratifikasi

 

Flayer Foto Berita

HALTENG,LM.com– Pemuda Peduli Sumber Daya Alam (PP-SDA) Maluku Utara mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel PT Harum Sukses Mining (HSM) di kawasan Fritu–Wale, Desa Fritu, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.

Desakan tersebut disampaikan Rara Hairun. Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya memeriksa dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan, tetapi juga menelusuri legalitas perizinan pertambangan, proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau IPPKH.

Menurut Rara, terdapat sejumlah persoalan yang patut diperiksa, terutama dugaan ketidaksesuaian dokumen persyaratan penerbitan RKAB periode 2024–2026 dengan kuota produksi bijih nikel yang disebut mencapai 5.900.000 ton.

Ia menilai, besarnya kuota produksi tersebut harus diikuti pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen teknis maupun administratif yang menjadi dasar persetujuan pemerintah.

Dugaan Gratifikasi dalam Pengurusan RKAB

PP-SDA juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan praktik suap dan gratifikasi yang dikaitkan dengan proses pengurusan dokumen pertambangan PT HSM, termasuk dugaan keterlibatan oknum petugas di lingkungan ESDM Provinsi Maluku Utara.

Rara meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Menurutnya, aparat harus melakukan pemeriksaan dokumen, menelusuri kemungkinan aliran dana, serta meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam proses administrasi penerbitan RKAB.

“Satgas PKH harus serius mengusut persoalan ini. Jangan hanya melihat aktivitas tambangnya, tetapi periksa juga bagaimana proses administrasi dan penerbitan dokumen RKAB serta persetujuan penggunaan kawasan hutan. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban hukum,” demikian pokok desakan PP-SDA.

Meski demikian, dugaan suap dan gratifikasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan pemeriksaan resmi aparat penegak hukum.

Minta Transaksi Saham dan Keterkaitan CNGR Ditelusuri

Persoalan lain yang turut disoroti PP-SDA adalah informasi mengenai transaksi atau pengalihan saham PT HSM yang dikaitkan dengan Rudianto Limantara serta kepentingan bisnis yang berhubungan dengan CNGR.

PP-SDA meminta penyidik menelusuri struktur kepemilikan saham, kronologi transaksi korporasi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan hubungan antara kepentingan bisnis tersebut dengan proses penerbitan RKAB periode 2024–2026.

Penelusuran ini dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi sebelum persetujuan produksi diterbitkan.

Sebelumnya, sejumlah aktivis juga pernah mengangkat dugaan persoalan manipulasi dokumen eksplorasi, rancangan anggaran biaya, jaminan reklamasi, dokumen AMDAL, hingga IPPKH dalam proses penerbitan RKAB PT HSM.

Namun, seluruh informasi tersebut masih harus diverifikasi melalui audit dokumen dan pemeriksaan instansi berwenang. Belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya manipulasi dokumen maupun keterlibatan pihak tertentu.

Luas IUP 990 Hektare, Legalitas Penggunaan Kawasan Hutan Dipertanyakan

Berdasarkan data IUP Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2025, PT Harum Sukses Mining I tercatat memiliki IUP Operasi Produksi komoditas nikel dengan luas wilayah 990 hektare.

Data tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicocokkan dengan kondisi aktual kegiatan pertambangan di lapangan.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pembukaan lahan, aktivitas penambangan, pembangunan fasilitas, serta kegiatan penunjang lainnya telah sesuai dengan batas wilayah izin dan memiliki dasar persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

PP-SDA menilai pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada pencocokan dokumen administratif. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian antara peta konsesi, peta kawasan hutan, dokumen PPKH/IPPKH, dan lokasi kegiatan aktual perusahaan.

Tujuh Poin yang Diminta PP-SDA kepada Satgas PKH

Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh, Rara Hairun meminta Satgas PKH berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan tujuh langkah pemeriksaan.

Pertama, mengaudit legalitas IUP Operasi Produksi PT HSM, termasuk kesesuaian wilayah izin dengan aktivitas pertambangan.

Kedua, memeriksa proses penerbitan RKAB periode 2024–2026, khususnya dasar persetujuan kuota produksi yang disebut mencapai 5,9 juta ton bijih nikel.

Ketiga, menguji keabsahan dan kesesuaian dokumen PPKH/IPPKH dengan luas konsesi serta aktivitas aktual perusahaan di lapangan.

Keempat, menelusuri dugaan suap dan gratifikasi yang dikaitkan dengan proses administrasi pertambangan.

Kelima, memeriksa informasi transaksi atau pengalihan saham PT HSM yang dikaitkan dengan Rudianto Limantara dan kepentingan bisnis CNGR.

Keenam, menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pejabat atau petugas yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan dokumen pertambangan.

Ketujuh, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satgas PKH Diminta Tidak Hanya Berhenti pada Pemeriksaan Administratif

PP-SDA menegaskan bahwa pengawasan terhadap industri pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh. Persoalan pertambangan tidak hanya menyangkut besaran produksi dan nilai investasi, tetapi juga kepatuhan terhadap perizinan, perlindungan kawasan hutan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, Satgas PKH diminta memastikan apakah seluruh aktivitas PT HSM di kawasan Fritu–Wale telah memenuhi ketentuan pertambangan dan penggunaan kawasan hutan.

PP-SDA berharap pemerintah pusat tidak mengabaikan berbagai laporan dan dugaan penyimpangan yang berkembang di wilayah pertambangan Halmahera Tengah. Setiap laporan, menurut mereka, harus diuji secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti hukum.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan adanya suap, gratifikasi, maupun manipulasi dokumen sebagaimana dugaan yang disampaikan PP-SDA.

Redaksi News Liputan Malut membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada manajemen PT Harum Sukses Mining, Rudianto Limantara, pihak CNGR, Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, serta instansi terkait lainnya.

Klarifikasi seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini dapat terungkap secara berimbang, transparan, dan berdasarkan fakta hukum. (Ikhy)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *