Jelang RKAB Nickel 2027 Terbit, FKPD Halteng Sorot 20 IUP. 200 Perusahan Lokal Siap Masuk Rantai Pasok Industri

Flayer Foto Berita

HALTENG,LM.com– Jelang penyusunan dan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel tahun 2027, Forum Komunikasi Pengusaha Daerah (FKPD) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mulai mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, instansi berwenang, serta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam memperkuat pemberdayaan pengusaha lokal.

Isu kuota RKAB 2027 dinilai semakin strategis karena berpotensi memengaruhi kontrak pasokan bijih nikel, kebutuhan jasa pertambangan, serta perencanaan operasional dan investasi industri pengolahan nikel.

Pengurus FKPD Halmahera Tengah, Ridwan Soleman, mengatakan bahwa momentum menjelang RKAB 2027 harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan pengusaha lokal mendapatkan kesempatan yang adil untuk terlibat dalam rantai pasok industri pertambangan.

Menurutnya, implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 harus dikawal secara bersama agar kebijakan yang mendorong prioritas perusahaan jasa pertambangan di daerah sekitar wilayah IUP/IUPK dapat berjalan efektif.

“FKPD berharap pemerintah daerah dan seluruh instansi berwenang dapat mengambil bagian secara aktif dalam mengawal penerapan Kepmen ESDM 365. Ini merupakan momentum untuk memperkuat keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha jasa pertambangan,” ujar Ridwan Soleman.

Ia menegaskan, semangat kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi nasional, pemerataan manfaat investasi, dan pemberdayaan potensi daerah.

200 PERUSAHAAN LOKAL SIAP MASUK RANTAI PASOK

FKPD Halmahera Tengah mengungkapkan telah menghimpun sekitar 200 perusahaan lokal yang menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam rantai pasok industri pertambangan.

Kesiapan tersebut mencakup berbagai bidang usaha yang masuk dalam sekitar 25 kelompok kebutuhan rantai pasok pertambangan, mulai dari jasa penunjang pertambangan, transportasi dan hauling, penyewaan alat berat, konstruksi, penyediaan material, hingga kebutuhan operasional industri.

Menurut FKPD, potensi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan, verifikasi legalitas perusahaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pembukaan ruang kemitraan dengan perusahaan pemegang IUP dan IUPK.

FKPD juga menyoroti keberadaan sekitar 20 IUP Operasi Produksi (IUP OP) dan IUPK aktif di Halmahera Tengah yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan peluang ekonomi bagi pelaku usaha daerah.

Karena itu, FKPD mendorong agar perusahaan pemegang izin pertambangan tidak hanya berorientasi pada target produksi, tetapi juga memperhatikan peluang kemitraan dan pemberdayaan perusahaan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FKPD KIRIM SURAT AUDIENSI, SIAPKAN TUJUH POIN PEMBAHASAN

Sebagai langkah konkret, FKPD Halmahera Tengah telah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait dengan Nomor: 001/FKPD-HT/11/2026.

Audiensi tersebut dimaksudkan untuk membangun koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan Kepmen ESDM 365 Tahun 2026, sekaligus menyegarkan kembali sosialisasi kebijakan kepada perusahaan pertambangan dan pelaku usaha lokal.

Dalam pertemuan yang diusulkan, FKPD menyiapkan tujuh poin pembahasan strategis, meliputi:

1. Sosialisasi dan pemahaman bersama terhadap Kepmen ESDM Nomor 365 Tahun 2026.

2. Pendataan dan verifikasi perusahaan lokal yang siap terlibat dalam jasa pertambangan.

3. Identifikasi kebutuhan rantai pasok pada perusahaan pemegang IUP dan IUPK.

4. Mendorong prioritas dan keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal sesuai ketentuan.

5. Peningkatan kapasitas, legalitas, dan kompetensi badan usaha daerah.

6. Membangun mekanisme komunikasi dan kemitraan antara FKPD, pemerintah daerah, instansi berwenang, dan korporasi pertambangan.

7. Menyiapkan langkah koordinasi menjelang penerbitan RKAB 2027 agar peluang usaha lokal dapat dipetakan sejak awal.

MENJEMPUT RKAB 2027, PENGUSAHA LOKAL JANGAN HANYA MENJADI PENONTON

FKPD menilai bahwa pembahasan RKAB 2027 tidak seharusnya hanya berkutat pada target produksi dan kuota penambangan. Perencanaan pertambangan juga perlu memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah penghasil.

Dengan adanya sekitar 200 perusahaan lokal yang telah terhimpun dalam database FKPD, organisasi tersebut berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan pengusaha daerah.

FKPD menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah, instansi teknis, serta 20 perusahaan pemegang IUP OP dan IUPK aktif di Halmahera Tengah.

Momentum menjelang RKAB 2027 diharapkan menjadi titik awal pembenahan pola kemitraan industri pertambangan, sehingga investasi nikel tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan kesempatan usaha, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal.

FKPD Halmahera Tengah mendorong satu prinsip: sumber daya daerah harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pengusaha daerah. (Ikhy)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *