BPK Ungkap Realisasi Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Pemkot Tidore Tidak Sesuai Ketentuan Pemberian Insentif

Kantor Walikota Tidore Kepulauan

TIDORE,LM.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsl Maluku Utara mengungkap skema Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam penetapan realisasi belanja insentif pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan pemberian insentif. 

Hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kota Tidore Kepulauan tahun 2025. Nomor 13.A/T/LHP/DJPKN.VI/TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026. 

Pada halaman 242-428 dijelaskan secara detail hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yakni, realisasi belanja insentif pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan pemberian insentif. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada LRA tahun 2025 menyajikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp467.177.093.949.00 dengan nilai realisasi sebesar Rp438.631.654.657.00 atau 92,23 persen dari anggaran.

Realisasi tersebut diantaranya untuk pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah, belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada SKPD pemungut direalisasikan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja penerimaan daerah. Hasil pemeriksaan atas belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan permasalahan sebagai berikut. 

Surat keputusan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah belum selaras dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 dalam hal pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Dalam hal pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga menetapkan keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 185.1 tahun 2024 tentang penetapan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Keputusan tersebut merupakan aturan teknis pelaksanaan yang merupakan turunan dari Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024.

Hasil survei atas keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 185.1 satu tahun 2024 tersebut menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Wali Kota nomor 39 tahun 2024 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada diktum kelima keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 185.1 tahun 2005. Yang mengatur bahwa pemberian insentif dapat dibayarkan setiap triwulan atau sekaligus pada akhir tahun anggaran, sedangkan pada Peraturan Wali Kota nomor 39 tahun 2024 mengatur bahwa mekanisme pembayaran insentif dilaksanakan secara triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pembayaran insentif pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pembayaran insentif tersebut dilakukan tidak secara triwulan melainkan secara sekaligus pada pertengahan bulan Desember mengacu pada ketentuan pada keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 185.1 tahun 2024. 

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum menunjukkan ketidakselarasan antar keputusan Wali Kota dan peraturan Wali Kota tersebut terjadi karena substansi keputusan Wali Kota merupakan usulan dari Bapenda. Namun dalam proses penyusunannya Bagian Hukum belum melakukan penelaahan dan pengecekan kembali secara memadai terhadap kesesuaian isi keputusan Wali Kota dengan ketentuan dalam peraturan Wali Kota tersebut.

Hasil konfirmasi kepada Bendahara pengeluaran Bapenda menunjukkan bahwa sebelum ditetapkannya keputusan wali kota nomor 185.1 tahun 2024, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menetapkan keputusan wali kota nomor 135.2 tahun 2017 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pada keputusan Walikota tersebut diatur bahwa pemberian insentif dilakukan secara triwulan. Namun pelaksanaannya realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target sehingga insentif tidak dapat dibayarkan. Oleh karena itu dilakukan perubahan melalui penetapan keputusan wali kota nomor 185.1 tahun 2024 untuk pembayaran insentif tahun 2025.

Dasar penghitungan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak berdasarkan ketentuan penghitungan insentif pajak dan retribusi daerah. Hasil konfirmasi kepada Bapenda dan Bendahara pengeluaran Bapenda menunjukkan bahwa perhitungan insentif dilakukan dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak daerah. 

Namun dalam pelaksanaannya penggunaan dasar penghitungan pembayaran insentif belum seragam pada kondisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melebihi target penerimaan. Kepala Bapenda dan Bendahara pengeluaran Bapenda menjelaskan bahwa untuk penerimaan insentif retribusi kesehatan masih memperhitungkan pendapatan nonkapitasi dari BPJS karena untuk penganggarannya dianggarkan pada pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Kemudian untuk memperhitungkan insentif tahun 2025 capaian realisasi pendapatan daerah belum dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Bendahara pengeluaran Bapenda menghitung besaran insentif tahun 2025 menggunakan dasar capaian pendapatan daerah per tanggal 16 Desember 2025. Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah tidak didukung penetapan penerima besaran insentif dan bukti penerimaan. 

Hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2015 serta konfirmasi kepada bendahara pengeluaran Bappenda menunjukkan bahwa pemberian dan pembagian insentif pajak dan retribusi daerah kepada SKPD teknis dilakukan oleh bendahara pengeluaran Bappenda setelah memperhitungkan besaran insentif bagi pimpinan daerah yang terdiri dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. 

Pemberian insentif tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Bappenda ke rekening pribadi bendahara penerimaan pada masing-masing SKPD teknis pemungut retribusi. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada kepala bagian hukum diketahui bahwa Bappenda dan SKPD teknis pemungut retribusi tidak pernah mengusulkan draft keputusan Wali Kota Ternate, Kota Tidore terkait penetapan penerima dan besaran pemungutan pajak dan retribusi. 

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan pada SKPD teknis diketahui bahwa pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah dilakukan tanpa didasarkan pada surat keputusan yang menetapkan penerima dan besaran alokasi insentif per penerima. selain itu dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas pembagian insentif pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan diketahui bahwa atas pemberian atau distribusi pembayaran insentif kepada pegawai atau petugas pelaksana pemungutan retribusi daerah tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban berupa daftar penerima atau daftar nominatif pembayaran insentif kepada masing-masing penerima. 

Hasil konfirmasi secara objektif kepada bendahara penerima dinas kesehatan, bendahara dinas perhubungan dan bendahara penerimaan Disperindagkop UMKM, menunjukkan insentif pemungutan retribusi tahun 2025 dibayarkan ke rekening pribadi masing-masing bendahara penerima pada akhir Desember 2025, kemudian ditarik secara tunai dan diserahkan kepada masing-masing kepala dinas untuk dibagikan. Masing-masing bendahara penerima tidak mengetahui pihak-pihak yang berhak menerima serta besaran insentif atas pembayaran insentif tersebut sehingga pembagian insentif dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing kepala dinas. Lebih lanjut diketahui bahwa masing-masing bendahara penerimaan telah melakukan konsultasi kepada Bappenda terkait yang berhak menerima besaran insentif. 

Namun Bappenda tidak memberikan penjelasan atau penetapan sehingga pengaturan dan penentuan insentif diserahkan kepada masing-masing kepala SKPD kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh kepala dinas kesehatan dan kepala dinas perhubungan bahwa penetapan penerima dan besaran insentif berdasarkan pada capaian kinerja dalam pemungutan retribusi. Namun, pemberian insentif tersebut tidak didukung dengan penetapan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 lampiran angka 3.3.3 lain-lain pendapatan yang sah dan poin 3.e menyatakan bahwa lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan, yang di antaranya pendapatan klaim pelayanan kesehatan non-kapitasi. 

Atas kondisi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan melalui Kepala Bappeda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi. 

BPK merekomendasikan Wali Kota Tidore Kepulauan agar menginstruksikan sekretaris daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Hukum segera melakukan penelaahan kembali terhadap kesesuaian rancangan produk hukum usulan dari SKPD. 

Kepala Bappenda selaku koordinator pendapatan daerah untuk memerintahkan menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan atas keputusan wali kota yang selaras dengan peraturan wali kota nomor 39 tahun 2024 dan mengatur pihak-pihak penerima insentif dan besaran insentif untuk setiap penerima sebagai dasar pembayaran untuk ditetapkan oleh wali kota. Memerintahkan bendahara pengeluaran Bappeda untuk melakukan perhitungan dan pembayaran insentif sesuai ketentuan. (Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *