FKPD Halmahera Tengah Dorong Pengusaha Lokal Sambut Investasi Hilirisasi Rp180 Triliun

Flayer Foto Berita

Ridwan Soleman : Legalitas Usaha,  Perizinan dan Akses Birokrasi Harus Menjadi Prioritas Pemerintah Daerah

HALTENG,LM.com- Momentum pengembangan industri hilirisasi nikel di Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai investasi mencapai USD10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun harus menjadi peluang strategis bagi kebangkitan pengusaha lokal.

Hal tersebut menjadi perhatian serius Forum Komunikasi Pengusaha Daerah (FKPD) Halmahera Tengah. Organisasi ini menekankan pentingnya kesiapan pelaku usaha daerah untuk mengambil bagian secara langsung dalam rantai pasok industri pertambangan dan hilirisasi nikel yang terus berkembang di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Dewan Penasihat FKPD Halmahera Tengah, Ridwan Soleman, menegaskan bahwa besarnya investasi industri tidak boleh hanya menjadi kebanggaan atas angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memberikan ruang dan manfaat nyata bagi pengusaha daerah serta masyarakat lokal.

Menurutnya, pengusaha daerah harus mulai mempersiapkan diri, terutama dalam aspek legalitas badan usaha, perizinan, kompetensi, kapasitas perusahaan, serta pemenuhan standar administrasi dan teknis yang dibutuhkan oleh industri.

“Pengusaha daerah harus mampu menjemput bola. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah besarnya investasi industri nikel di daerah sendiri. Kesiapan legalitas usaha dan kemampuan memenuhi persyaratan industri menjadi modal utama untuk mengambil peluang tersebut,” tegasnya

Ridwan juga meminta pemerintah daerah memastikan adanya kemudahan akses birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan, kepastian prosedur, serta pelayanan yang transparan kepada pengusaha lokal.

Ia menilai, jangan sampai pengusaha daerah memiliki kemauan dan potensi untuk berkembang, tetapi justru terkendala proses administrasi, lambannya pelayanan, maupun sulitnya memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan dan pengadaan barang serta jasa di kawasan industri.

“Jangan sampai pengusaha lokal kalah sebelum bertanding hanya karena persoalan birokrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan akses pelayanan perizinan lebih mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” tambahnya

FKPD juga mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah dipersiapkan untuk memasuki berbagai sektor pendukung industri, mulai dari jasa pertambangan, pengangkutan dan hauling, penyewaan alat berat, konstruksi, katering, transportasi, pengadaan barang, hingga jasa penunjang operasional kawasan industri.

Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri kegiatan komersialisasi dan peletakan batu pertama 11 ekosistem hilirisasi industri dengan total nilai investasi mencapai USD10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun di kawasan IWIP, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis, 8 Oktober 2026.

Sebanyak 11 proyek tersebut terdiri atas komersialisasi empat proyek industri dan pembangunan tujuh proyek industri baru. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari penguatan industri hilirisasi nasional.

Pengembangan kawasan IWIP hingga saat ini disebut telah merealisasikan investasi lebih dari USD20 miliar dan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati, menjaga, dan melindungi investasi yang ditanamkan di Indonesia. Ia juga menekankan bahwa pengolahan sumber daya alam di dalam negeri harus menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

Namun, pertumbuhan industri juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, keselamatan kerja, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

FKPD Halmahera Tengah berpandangan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, jumlah proyek industri, maupun angka penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan tersebut juga harus dilihat dari seberapa besar keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan ekonomi di kawasan industri.

Karena itu, FKPD mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan industri untuk membangun komunikasi serta koordinasi yang konkret dalam membuka akses kesempatan usaha bagi pelaku usaha daerah.

Selain kemudahan perizinan, diperlukan pula sosialisasi peluang pekerjaan, pendampingan pemenuhan persyaratan administrasi, peningkatan kapasitas perusahaan lokal, serta transparansi informasi pengadaan barang dan jasa.

“Investasi besar harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah. Pengusaha lokal harus dipersiapkan, diberikan akses, dan dilibatkan secara nyata. Jangan sampai sumber daya alam berada di daerah, industrinya berkembang di daerah, tetapi kesempatan ekonominya justru lebih banyak dinikmati pihak dari luar,” menjadi penekanan FKPD.

FKPD Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk mendorong konsolidasi pengusaha daerah agar mampu menjadi mitra industri yang profesional, memiliki legalitas jelas, berdaya saing, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hilirisasi nikel di Halmahera Tengah diharapkan tidak hanya menjadi proyek investasi berskala nasional, tetapi juga menjadi jalan bagi tumbuhnya kemandirian ekonomi pengusaha daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Fagogoru. (Red/Ikhy)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *