Selain PT ANI dan PT BPM, Kejagung dan Mabes Polri Didesak Telusuri Bekingan Kekuasaan di Balik Eksistensi PT. Position di Maluku Utara

Riswan Sanun

JAKARTA,LM.com- Langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam mendalami dugaan relasi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan terkait persoalan pertambangan di Sulawesi Tenggara di apresiasi Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut)

Namun, organisasi itu juga meminta pengusutan itu tidak boleh berhenti di Sulawesi Tenggara. Kejagung harus berani memperluas penelusuran hingga ke Maluku Utara untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan bisnis, afiliasi kepemilikan, serta dugaan perlindungan kekuasaan di balik operasional perusahan-perusahan tambang nikel.

Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun mengatakan, Provinsl Maluku Utara tidak boleh menjadi wilayah yang luput dari pengawasan penegak hukum. Sebagai salah satu kawasan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, daerah ini harus diperiksa secara serius, terutama terkait kemungkinan adanya perusahan yang memperoleh perlindungan dari kekuatan politik, pejabat, maupun oknum aparat.

Menurut Riswan, pengusutan dugaan praktik pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara selama periode 2013–2025 harus menjadi pintu masuk bagi Kejagung untuk menelusuri lebih jauh jaringan bisnis pertambangan yang bersangkutan di wilayah lain, termasuk Maluku Utara.

Selain enam perusahan yang telah diungkap Kejagung dalam perkara tersebut, terdapat dua nama perusahaan di Maluku Utara yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penelusuran serius, yakni PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur dan PT Bartra Putra Mulia (BPM) di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.

Formapas Malut memandang bahwa keberadaan kedua perusahan tersebut perlu menjadi bagian dari agenda pendalaman aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan apakah terdapat hubungan kepemilikan, afiliasi korporasi, hubungan bisnis, aliran pembiayaan, ataupun keterkaitan dengan jaringan usaha Arif Kurniawan.

“Kejagung jangan hanya membongkar enam perusahan di Sulawesi Tenggara, tetapi mengabaikan kemungkinan perluasan jaringan bisnis pertambangan di Maluku Utara. Kami secara khusus meminta Kejagung menelusuri PT. Adhita Nikel Indonesia dan PT. Bartra Putra Mulia. Periksa siapa pemilik manfaat sebenarnya, bagaimana struktur kepemilikannya, siapa pihak yang mengendalikan kegiatan usahanya. Jika ditemukan keterkaitan dan indikasi pelanggaran hukum, kami mendesak agar ditindaklanjuti secara serius,” tegas Riswan

Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah menelusuri kemungkinan adanya intervensi atau perlindungan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik maupun kekuasaan terhadap aktivitas perusahan pertambangan.

Riswan juga menegaskan bahwa Maluku Utara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi perusahaan yang diduga memiliki persoalan hukum. Kekayaan alam daerah tidak boleh dikelola melalui jaringan kepentingan yang menjadikan kekuasaan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Selain itu Formapas Malut juga secara khusus mendorong Kejaksaan Agung RI dan Kapolri untuk mengusut secara menyeluruh dugaan keterlibatan anak mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kepemilikan, pengendalian, maupun dugaan pemberian perlindungan terhadap aktivitas pertambangan PT. Position di Maluku Utara.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung dan Kapolri jangan hanya berhenti pada pemeriksaan perusahan-perusahan tambang di Sulawesi Tenggara. Telusuri juga PT. Position di Maluku Utara. Kami meminta aparat mengusut dugaan keterlibatan anak mantan Kapolri dalam kepemilikan dan aktivitas perusahan tersebut, termasuk menelusuri dugaan kepemilikan saham Listyo Sigit Prabowo, aliran dana, serta kemungkinan adanya hubungan kepentingan dan perlindungan kekuasaan.” tegas Riswan

Formapas Malut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong keterbukaan proses penegakan hukum. Kejagung dan Kapolri harus menunjukkan keberanian untuk menelusuri persoalan hingga ke aktor-aktor yang berada di balik kepentingan bisnis pertambangan, bukan hanya menyasar perusahaan atau pelaku di lapangan.

Formapas Malut juga meminta agar penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan di Maluku Utara dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.

“Kami tegaskan, jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Kalau memang ada dugaan bekingan yang melibatkan orang kuat, jangan takut untuk mengusutnya. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan,” pungkasnya (opn)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *